Network
Baca Juga: Jenazah Korban Tenggelam di Pangandaran Berhasil Ditemukan Tim SAR
Baca Juga: Dapat Izin dari Kepolisian, PT LIB Segera Pilih GBLA atau SJH untuk Gelar Piala Menpora
"Itu akan ekonomis kalau itu dibangun berbentuk industri. Tapi kalau dibangun sedikit-sedikit apalagi itu dilarang, maka tidak mempunyai nilai ekonomi. Itulah kemudian kenapa dikatakan bahwa memperhatikan budaya dan kearifan setempat," imbuhnya.
Di sisi lain, meski mendorong agar kearifan lokal tersebut bisa berkembang dan menjadi penggerak ekonomi, Bahlil pun tidak menutup mata pada polemik yang terjadi di dalam masyarakat atas usulan tersebut.
Bahlil mengungkapkan, masyarakat Papua bahkan menolak dengan tegas rencana dibukanya investasi miras.
Baca Juga: FAKTA ATAU HOAKS : BPJS Kesehatan Salurkan Bantuan Rp37 Juta Per Orang?
Baca Juga: Pak Tarno Bantah Sepi Job dan Bangkrut di Masa Pandemi : Saya Masih Ada Acara di TV
Berbekal aspirasi-aspirasi tersebut, Bahlil pun kemudian menyampaikannya kepada Presiden Jokowi hingga kemudian diputuskan bahwa poin soal investasi miras dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 dicabut.
"Aspirasi-aspirasi itu kami sampaikan juga kepada Bapak Presiden lewat Pak Mensesneg sehingga kemudian pikiran ini, aspirasi ini, sangat dihargai dan didengar dan dihormati. Dan kemudian Bapak Presiden memutuskan untuk itu (pembukaan investasi miras) tidak dilakukan," tutupnya.***
