Network
MAPAY BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan pentingnya memilah informasi sejalan dengan perkembangan teknologi di era revolusi 4.0 kini, sebab tak dimungkiri digitalisasi dengan cepat menggerus semangat kebangsaan. Hal senada pun disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya yang menyoroti berbagai politisasi berbagai macam dimensi kehidupan hingga menimbulkan isu perpecahan dan konflik horizontal-vertikal yang memecah belah Indonesia.
Hal tersebut disampaikan keduanya saat menjadi pembicara dalam Seminar Kebangsaan Ikatan Alumni Universitas Katolik Parahyangan (IKA UNPAR) bertema “Dengan Semangat Kebangsaan, Menjaga Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia di Tengah Arus Globalisasi”, yang dilaksanakan secara daring, Rabu 2 Juni 2021
Turut hadir dalam seminar tersebut Rektor UNPAR Mangadar Situmorang, Ketua IKA UNPAR Ivan Petrus Sadik, Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira, Ketua IKA FISIP UNPAR Bonggas Adhi Chandra, MA, dan Jurnalis Narasi Sharon Margriet Sumolang. Seminar tersebut dipandu Stela Nau selaku Founder of NTT Muda.
Kang Emil-begitu kerap dirinya disapa-menuturkan bahwa wawasan kebangsaan sangat penting, karena tekanan terhadap Keindonesiaan selalu ada. Oleh karena itu, memperkuat dan mempererat sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia mutlak dilakukan. Tetap berpegang teguh pada Pancasila dan merespons disrupsi digital dengan kehati-hatian jadi jawaban.
Dia menyebut, Indonesia bisa menjadi negara adidaya pada tahun 2045, dengan syarat generasi muda kini tak terdisrupsi hal yang dapat memecah belah bangsa. Indonesia 2045, lanjut dia, akan terwujud melalui tiga hal yaitu sosial-politik yang kondusif, ekonomi yang terjaga di atas 5 persen, dan generasi muda yang kompetitif dan adaptif.
Baca Juga: Liga 1 Dipastikan Bergulir 10 Juli 2021, Bhayangkara Langsung Persiapkan Laga Uji Coba
“Dunia digital 4.0 ini memberikan banyak peluang mengakses informasi dengan cepat. Tapi jangan lupa dunia digital juga ada sisi gelap, yaitu banyak beredarnya berita bohong dan akan menggerus semangat kebangsaan, ideologi Pancasila bagi mereka-mereka yang pondasinya tidak kuat,” tuturnya.
Sementara Wali Kota Bogor Bima Arya menilai bahwa Indonesia kini dihadapkan pada satu persoalan yang lebih berat ketimbang masa sebelumnya. Menurut dia, bangsa ini seringkali dihadapkan pada isu perpecahan, politisasi, hingga konflik horizontal-vertikal. Menurut dia, harus diakui di Orde Baru nation building berjalan sistematis, karena politisi saat itu berpikir jauh ke depan melakukan upaya agar identitas bangsa yang kokoh dari masa ke masa.
"Kita prihatin dan sedih ketika Pilpres, Pilgub, bangsa ini seolah-olah dikotak-kotakkan. Bayangkan, bagaimana perasaan dari para founding father kita yang membangun bangsa ini dengan darah dan air mata mencoba menyatukan bangsa ini dengan segala daya upaya. Tetapi kemudian disederhanakan menjadi cebong-kampret, menjadi kita atau mereka. Sangat menyedihkan, bagi saya ini adalah hal yang sangat serius," ujar Bima.
Nation building, lanjut dia, luar biasa pentingnya. Dia mengungkapkan, Indonesia tidak bisa melangkah menuju Indonesia Emas tanpa state building berkoalisi dengan nation building. Sulit juga rasanya Indonesia menuai bonus demografi ketika generasi muda tak dibangun karakter kebangsaannya dan rasa bersama sebagai bangsa tidak terus dikuatkan.
Menurut dia, banyak opsi untuk menguatkan nation building. Mulai dari aksi-aksi nyata hingga mengoptimalkan sinergi pentahelix. Pentahelix dalam hal ini adalah sinergitas antara perguruan tinggi, pemerintah, media, industri, dan masyarakat. Kolaborasi lima elemen tersebut niscaya dapat menghidupkan kembali Pancasila sebagai value bangsa ini untuk membangun nation building, mengokohkan identitas kebangsaan, dan membumikan Pancasila.
Baca Juga: Pemerintah Mulai Prioritaskan Pemberian Vaksin Bagi ODGJ dan Penyandang Disabilitas Fisik
Dia meyakini, porak-porandanya bangsa ini dalam hal kebersamaan banyak disebabkan oleh para politisi yang mempolitisasi berbagai macam dimensi kehidupan. Mulai dari politisasi agama, budaya, dan sebagainya. Bima pun mengajak agar para kepala daerah tidak terjerumus politisasi demikian agar pluralisme tidak tercederai.
"Tidak ada artinya saya kira ketika para tokoh publik, para pemimpin berbusa-busa beretorika tentang kebangsaan dan Pancasila ketika di lapangan, rakyat tidak melihat ada hal yang nyata. PR (pekerjaan rumah,red) pertama kita adalah menyatukan antara kata dan perbuatan," ucapnya.
Selain sinergi dan aksi nyata, upaya lain yang perlu dilakukan adalah adanya kajian, riset, dan analisis serta diskusi yang terus menerus terkait dengan relevansi kebangsaan saat ini. Hal itu diperlukan untuk memastikan bahwa Pancasila sebagai ideologi selalu relevan seiring perkembangan zaman.
"Kita harus selalu membangkitkan upaya pemikiran kritis kita, jangan sampai segala sesuatu itu terkesan ketinggalan zaman. Perlu riset menarik tentang apa yang bisa diterima anak muda sekarang, perlu membedah karakter generasi muda," katanya.
Baca Juga: Sinovac dan Sinopharm Diakui WHO, Menteri BUMN: Kita Harap Pemerintah Saudi Buka Diri
Peran Akademis
Sementara itu, Rektor UNPAR Mangadar Situmorang, Ph.D mengungkapkan bahwa perguruan tinggi memiliki peranan dalam menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan. Menurut dia, persoalan kebangsaan adalah ikhtiar ilmiah, bukan hanya politis.
Meskipun tak dimungkiri bahwa ikhtiar ilmiah tersebut seringkali tidak terbebsa dari pertarungan poitis. Pancasila, lanjut dia, akan selalu dihadapkan pada kekuatan tarik menarik kapitalisme, liberalisme, ataupun juga sejenisnya. Demikian juga dengan konstelasi kekuatan kekuasaan yang bersifat global maupun domestik.
Perguruan tinggi di Indonesia tidak akan terlepas dari konstelasi politik yang ada. Kendati demikian, sebagai lembaga pendidikan, perguruan tinggi harus terbuka untuk mengkritisi nasionalisme itu sendiri dengan sikap ilmiah, kreatif, dan inovatif yang berbasis pada Pancasila.
“Termasuk sikap-sikap humanisme dan tidak kalah penting adalah atas dasar kemampuan yang dikembangkan, perguruan tinggi bisa berkontribusi bagi upaya mempertahankan Pancasila, merawat kebangsaan, menjaga kebhinekaan, dan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial,” tutur Mangadar.***
