Network
Lebih lanjut ia mengungkapkan, Resolusi Majelis Umum PBB pada waktu itu tidak ada satu pun negara yang menolaknya, semua mendukung setuju hasil penentuan pendapat rakyat tahun 1969 bahwa Pepera atau Papua dengan Peperanya itu sudah menjadi bagian sah dari NKRI.
Oleh sebab itu setiap kekerasan tindak kekerasan yang memenuhi unsur-unsur UU Nomor 5 Tahun 2018 dinyatakan sebagai gerakan teror, dan secara hukum pula pemerintah akan segera memprosesnya sebagai gerakan terorisme yang tercatat di dalam agenda hukum Indonesia.
"Di Dunia Internasional ini tidak ada satu forum resmi pun yang mau membicarakan lepasnya Papua dari NKRI, di PBB sudah tidak lagi, di forum apapun tidak pernah. Bahwa mungkin ada orang yang datang ke sebuah Parlemen lalu diterima tapi tidak diagendakan sebagai pengambilan keputusan, itu iya," jelasnya.
Adapun ia juga mengatakan, masalah Papua yang sedang pemerintah tangani adalah masalah isu penataan lingkungan hidup, kesejahtaraan dan sebagainya. Pemerintah sudah mengeluarkan Inpres Nomor 09 Tahun 2020 yang menginstruksikan penyelesaian masalah Papua dengan penyelesaian kesejahteraan bukan dengan penyelesaian bersenjata.
"Adapun pemberantasan terhadap terorisme itu bukan terhadap masyarakat Papua tapi segelintir orang, karena berdasar hasil survei lebih dari 92 persen mereka pro Republik, dan hanya ada segelintir orang yang melakukan pemberontakan secara sembunyi, jadi melakukan gerakan separatisme dan tindakannya terorisme," tandasnya.***
