Network
MAPAY BANDUNG - Program BLT BPJS Ketenagakerjaan atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) tidak masuk dalam APBN 2021. Padahal Peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menyebut BSU dapat menggerakkan perekonomian.
Dikutip mapaybandung.com dari ANTARA, Pingkan menilai program bantuan subsidi upah merupakan faktor penting yang bisa mengangkat daya beli masyarakat.
"Pemberian bantuan subsidi upah sangat relevan dan diharapkan mampu menggerakkan konsumsi untuk membantu perekonomian. Para penerima bantuan ini termasuk kelompok yang terdampak cukup signifikan oleh pandemi," ungkapnya.
Baca Juga: Kecewa BLT BPJS Ketenagakerjaan Tidak Berlanjut, Serikat Pekerja Surati Presiden Jokowi
Baca Juga: Bukan BLT BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Siapkan Program Ini Untuk Insentif Pekerja
Ia juga mengharapkan pemerintah dapat segera mengevaluasi kinerja dari Bantuan Subsidi Upah 2020 dan diseminasi hasilnya kepada publik, agar masyarakat bisa menerima informasi terkait efektivitas bantuan sosial yang diberikan.
Melihat kondisi pada masa pandemi Covid-19, lanjut Pingkan, banyak sektor usaha yang mengalami perlambatan pertumbuhan karena kebijakan pembatasan oleh pemerintah. Sehingga BSU menjadi faktor penting untuk pemulihan ekonomi nasional.
Baca Juga: Cara Buat Surat Keterangan Usaha (SKU) Untuk Syarat BLT UMKM Rp2,4 Juta Tahun 2021
"Melihat kondisi sosial dan ekonomi Indonesia yang saat ini masih terdampak oleh pandemi, pemberian bantuan subsidi upah ini cukup rasional mengingat banyaknya sektor usaha yang mengalami perlambatan pertumbuhan akibat upaya pembatasan yang dilakukan pemerintah," ujar Pingkan.***
