MAPAY BANDUNG - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjawab pertanyaan anggota DPR RI mengenai kriteria pendistribusian vaksin Covid-19. Pasalnya DPR RI melihat pendistribusian vaksin ini masih tidak merata.
Budi mengatakan pemerintah tengah mengintegrasikan data, stok dan distribusi vaksin ke daerah yang dapat diakses publik.
Masyarakat sendiri dapat mengakses data tersebut melalui laman resmi vaksin.kemenkes.go.id dijelaskan dalam laman ini akan langsung memperlihatkan jumlah dosis vaksin yang dikirim dan stok pada masing-masing daerah.
Baca Juga: SIMAK ! Ini Syarat Bagi Masyarakat yang Ingin Gunakan Vaksin Nusantara
“Semua bisa liat, jadi di situ aka nada jumlah dosis yang dikirim dan jumlah vaksin yang digunakan masing-masing kabupaten/kota termasuk provinsi,” kata Budi dikutip MapayBandung.com dari laman resmi DPR, Kamis, 26 Agustus 2021.
Baca Juga: Jelang Liga 1 2021, Pemkot Izinkan Persib Bandung Gunakan Stadion GBLA Sebagai Lokasi Latihan
Baca Juga: DPR Minta Komoditi Pertanian di Indonesia Merata, Dedy Mulyadi : Jangan Tuturut Munding !
Budi melanjutkan data terkait stok dan distribusi vaksin ini akan terus diperbaharui secara berkala pada masing-masing daerahnya. Tak hanya itu, Budi juga berharap upaya ini dapat menggambarkan transparansi pemerintah terhadap distribusi vaksin Covid-19 ke daerah.
Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menilai cakupan vaksinasi di DKI Jakarta sudah mencapai 120 persen sedangkan di daerah lain misalnya Sumatra Utara cakupan vaksinasi keduanya baru mencapai 16.2 persen saja.
Baca Juga: BURUAN DAFTAR ! Kartu Prakerja Gelombang 19 Sudah Dibuka, Begini Cara Daftarnya
“Apa kriteria sehingga (DKI) dapat lebih banyak? Mungkin karena jumlah yang terpapar tinggi, jumlah penduduk besar dan lain sebagainya. Mungkin ini yang jadi penting. Karena kalau soal jumlah penduduk, saya kira Sumut juga jumlah penduduknya besar,” tanya Saleh saat bertepatan dengan rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Gedung DPR RI.
Baca Juga: Zikri Daulay Sempat Alami Vertigo Usai Bercerai dengan Henny Rahman : Gue Vertigo Satu Bulan
Saleh melanjutkan masalah ketersediaan vaksin ini tidak hanya terjadi di Sumatera Utara saja. Berdasarkan kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke berbagai daerah, masalah utama pelaksanaan vaksinasi masih terletak di ketersediaan vaksin.
Baca Juga: PPKM Level 2, Tempat Wisata di Kabupaten Garut Diperbolehkan Buka
“Ketika kita tanya ke Pemerintah Daerah (Pemda), salah satu kekurangan mereka, di dalam proses pelaksanaan vaksinasi ini adalah soal ketersediaan vaksinnya,” lanjutnya.
Saleh menduga kekurangan stok vaksin yang terjadi ini disebabkan karena distribusinya tidak berdasarkan pada permintaan pemda, melainkan pada keputusan dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Siswa yang Tak Dapat Subsidi Kuota Internet Capai 21 Juta, Putra Nababan: Ini Bukan Sekedar Angka
Di saat yang bersamaan Anggota Komisi IX DPR RI lainnya, Dewi Asmara menyampaikan bahwa target pelaksanaan vaksinasi di daerah yang cakupannya masih di bawah cakupan nasional.
Baca Juga: Berkhasiat untuk Kesehatan Jantung, Yuk Cobain Resep Bola-Bola Beras Ala dr. Zaidul Akbar
Dewi mengungkapkan hanya 7 provisnis saja yang di atas cakupan nasional, padahal ketersediaan akses terhadap vaksin adalah salah satu langkah utma memerangi Covid-19.
“Perang melawan Covid-19 tidak akan berhasil jika ketidakadilan terhadap akses vaksin masih terjadi,” ungkapnya. (David Wardana Saputra/ Job)***