Network
MAPAY BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No.70/KS.01.01/SATPOLPP soal Pengendalian Aktivitas Masyarakat dalam penanganan Covid-19 selama masa pelarangan mudik Lebaran 2021.
Dikutip dari laman Humas Jabar, Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Jabar Daud Achmad mengatakan pengendalian aktivitas warga harus dilakukan. Hal ini untuk mendukung menurunnya tren kasus virus corona di Jabar.
Nantinya, SE ini akan menjadi acuan bupati atau walikota se-Jabar dan Ketua Satgas Covid-19 diseluruh Jabar untuk mengendalikan mobilitas masyarakat.
Baca Juga: Catat! Jabar Berlakukan SIKM di Masa Larangan Mudik Lebaran, 6-17 Mei 2021
"Pengendalian aktivitas masyarakat perlu dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Apalagi, tren kasus Covid-19 di Jabar sedang menurun. Ini harus dipertahankan secara bersama-sama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat," ujar Daud pada Jumat 30 April 2021 lalu.
Dalam SE disebutkan, lanjut Daud, pelaku perjalanan wajib membawa Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) atau izin perjalanan dan penerapan aturan mobilitas lintas provinsi.
Ia menilai, hal ini diterapkan karena masih adanya potensi aktivitas mudik yang akan dilakukan masyarakat meskipun sudah ada aturan larangan mudik dari pemerintah.
"Potensi pemudik dan masyarakat yang melakukan perjalanan lintas batas provinsi maupun kabupaten dan kota masih ada meski larangan mudik sudah digaungkan," lanjut Daud.
Baca Juga: Hengky Kurniawan Bantah Bolehkan Warga Luar Kota Berwisata di Bandung Barat pada Masa Larangan Mudik
Daud juga meminta, aparat desa juga menyiapkan Posko PPKM dan mendorong untuk dilakukannya karangtina selama liha hari untuk menghindari kontak langsung kepada warga setempat.
"Kami anggap pemudik dan pendatang ini ibarat pasien tanpa gejala. Untuk itu, karantina diharuskan selama lima hari supaya tidak terjadi kontak dengan warga setempat untuk mencegah penularan Covid-19," katanya.
Ia pun menjelaskan bahwa koordinasi pemerintah antarwilayah perlu diperkuat dan dapat mengantisipasi lonjakan kasus virus corona akobat adanya mobilitas masyarakat.
Baca Juga: Mudik Lebaran Dilarang, Polisi Lakukan Penyekatan 158 Titik Jalan Termasuk Jalur Arteri
"Koordinasi antarpemerintah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, perlu diperkuat. Kebijakan juga harus selaras. Semua pihak harus mengambil pelajaran dari lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi akibat peningkatan mobilitas," pungkasnya.***
