Network
MAPAY BANDUNG - Ramai protes masyarakat terkait siaran langsung proses lamaran Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah di RCTI.
Menanggapi protes masyarakat terhadap acara lamaran Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah ini, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat (KPID Jabar) pun melayangkan surat rekomendasi sanksi kepada Lembaga Penyiaran RCTI melalui KPI Pusat.
Ketua KPID Jabar, Adiyana Slamet menyatakan bahwa KPID Jabar sebagai representasi publik Jawa Barat merasa keberatan frekuensi publik RCTI digunakan untuk kegiatan pribadi, apalagi untuk acara lamaran selebritas seperti Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.
Baca Juga: Beredar Isu Soal Vaksin Kadaluarsa, Begini Jawaban Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
Baca Juga: Netflix Sedang Ujicoba Fitur Baru untuk Menindak Sharing Akun
"Apa kepentingan publik dari acara ini. Sehingga disiarkan blocking time. Hasil pleno komisioner KPID Jawa Barat pada 15 Maret 2021, menyatakan siaran itu melanggar. Karena ini SSJ maka jadi kewenangan KPI Pusat untuk mengevaluasi," tegas Adiyana saat dihubungi mapaybandung.com, Senin 15 Maret 2021.
Sesuai dengan Standar Program Siaran (SPS) KPI Pasal 11 ayat 1, program Siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingam publik dan tidak untuk kepentingam kelompok tertentu.
Sementara pada SPS KPI Pasal 11 ayat 2, program Siaran dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran bersangkutan dan/atau kelompoknya.
"Ada 5 aduan masyarakat tentang acara tersebut, dan ini wajib kami teruskan. Semua menyampaikan bahwa acara tersebut tidak ada unsur kepentingan publiknya," tambah Adiyana.
