Network
Seperti diketahui, hukuman mati bagi para koruptor saat ini hanya diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 UU 31 Tahun 1999.
Firli juga menyebutkan, bahwa para koruptor tidak bisa semuanya dihukum mati, hanya bagi pelaku yang melakukan korupsi dalam keadaan bencana atau dalam keadaan darurat lainnya.
Baca Juga: Arteria Dahlan Sebut Penegak Hukum Tidak Bisa Kena OTT, Wakil Ketua KPK: Itu Bertentangan
"Syarat hukuman mati adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan bencana maupun dalam keadaan tertentu. Tetapi Pasal 2 ayat 1 ini bisa dikenakan terhadap pelaku korupsi kalau dia melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 Ayat 1," kata Firli.
Sebelumnya, ramai pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang tengah mengkaji penerapan hukuman mati untuk koruptor di tanah air.
Namun, dalam perjalanannya pernyataan ini tak jarang mendapat pertentangan dari sejumlah pihak.
Mereka yang menolak sebagian besar berlandaskan karena Hak Asasi Manusia (HAM), yang perlu dijunjung tinggi.***
