Network
"Beberapa hari ini, ada yang tanya, kenapa saya tidak langsung saja mencopot yang bersangkutan. Itu karena kita negara hukum, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Makanya dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat, sekaligus pemenuhan hak yang bersangkutan untuk melakukan pembelaan atas perbuatannya," katanya.
Baca Juga: 10 Kecamatan dengan Kasus Aktif Covid-19 Terbanyak di Kota Bandung, Kiaracondong Teratas
"Selanjutnya yang bersangkutan akan kami minta untuk fokus menjalani proses hukumnya di Polres Gowa," tambahnya.
Jika nanti diproses hukum yang dijalani pelaku sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah lanjut dia, maka akan dilihat hukuman selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2020 tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS.
"Berdasarkan aturan diatas, Pemkab (Gowa) akan meninjau status kepegawaiannya jika sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Di PP No 17/2020 berbunyi "Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana"," tulis Bupati.
Selain itu, Adnan juga menyampaikan bahwa dirinya telah memberikan teguran keras terhadap Pj Sekda Gowa.
Baca Juga: Luar Biasa! Hari Ini Positif Corona di Indonesia Bertambah 51.952 Kasus
Keputusan tersebut diambil berdasarkan kapasitasnya sebagai kepala daerah dan juga diharapkan menjadi peringatan bagi perangkat pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.
"PJ Sekda Gowa juga telah saya berikan teguran atas jabatannya sebagai Sekda Gowa. Keputusan ini saya ambil berdasarkan kewenangan saya sebagai Kepala Daerah. Keputusan ini sekaligus sebagai warning (peringatan) bagi perangkat pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Terima kasih, salama'ki," tandasnya.
