Network
MAPAY BANDUNG - Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan bahwa pengurus resmi Partai Demokrat adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum (Ketum), putra dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya, Pemerintah belum menerima informasi resmi soal Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Medan yang memenangkan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat.
Dalam video yang diunggah di kanal Youtube Kemenko Polhukam RI, Mahfud menyebut jika ada perkembangan baru dalam KLB sebuah partai, lalu hasilnya dilaporkan, baru pemerintah dapat melakukan penilaian.
Baca Juga: WOW! Ternyata Ada Fitur Rahasia di Google, Sudah Tahu?
"Bagi pemerintah belum ada secara resmi laporan tentang KLB itu. Jadi tidak ada masalah hukum sekarang.Pengurusnya yang resmi di kantor Pemerintah itu adalah AHY. AHY, putra Susilo Bambang Yudhoyono," ungkap Mahfud.
Pemerintah baru akan menilai lebih jauh, jika ada laporan resmi hasil pertemuan dari kelompok KLB di Deli Serdang.
"Kalau terjadi perkembangan baru nanti, misalnya dari KLB, misalnya ya. Atau orang yang, misalnya, dari kelompok yang menyatakan KLB di Deli Serdang itu, lalu melapor 'ini hasilnya', baru Pemerihtah menilai apakah ini sah atau tidak. Sesuai dengan Undang-Undang atau tidak, Sesuai AD ART atau tidak. Penyelenggaranya siapa, baru kita nilai nanti.Nanti Pemerintah akan memutuskan, ini sah ini tidak sah dan seterusnya.Nanti silahkan Pemerintah akan berpedoman pada aturan aturan," lanjutnya.
Baca Juga: Update Kasus Corona Indonesia Hari Ini Sabtu 6 Maret 2021 : 6.823 Orang Sembuh
Menurut Mahfud, Pemerintah dihadapkan dengan situasi yang serba sulit dalam bersikap. Sebab tidak bisa memutuskan hanya karena sebatas opini.
