BRAGA, MAPAYBANDUNG.COM - Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengatakan, seluruh warga terdampak bencana longsor yang tidak bisa lagi menempati rumahnya karena rusak bakal mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Adapun bantuan tersebut pemerintah akan memberikan dukungan berupa Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp500 ribu per bulan.
Baca Juga: Pemkab Bandung Barat Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Longsor Selama 14 Hari
Suharyanto menyebut, dana sebesar Rp500 ribu per bulan dapat digunakan untuk membayar biaya sewa sementara sampai proses pemulihan dilakukan.
“Jadi ketika rumahnya dibangun dan harus direlokasi mereka para korban mungkin harus mengontrak, nah kita beri DTH ini,” kata Letjen TNI Suharyanto, dikutip MapayBandung.com dari ANTARA, Kamis 28 Maret 2024.
Baca Juga: Satpol PP Sudah Tindak 10 Tempat Hiburan Malam di Bandung selama Ramadhan 2024
Sebelumnya, pemerintah menganggarkan Rp60 juta per unit rumah, untuk biaya relokasi rumah warga yang tertimbun longsor di Desa Cibenda, Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.
Adapun jumlah rumah korban longsor di Cipongkor KBB tersebut sebanyak 30 rumah, namun tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan jumlah rumah yang harus direlokasi ke daerah yang terbebas dari bencana tersebut.
Baca Juga: Area Terdampak dan Faktor Geografis Curam Jadi Kendala Pencarian Korban Longsor Cipongkor KBB
“Rumah yang tertimbun masuk kategori kerusakan berat yang harus perlu direlokasi dan dibangun oleh pemerintah dengan nilainya Rp60 juta per unit rumah,” ucap Suharyanto.
Alasan relokasi dilakukan lantaran rumah warga yang tertimbun longsor tersebut masuk kategori kerusakan berat. Selain itu, di kawasan itu juga dinilai pihaknya kurang aman.
“Tapi tentu saja untuk relokasi tidak hanya 30 rumah yang tertimbun ya, tapi mungkin di kelilingnya juga yang dirasa kurang aman ini akan kita relokasi ke tempat yang lebih aman,” ucapnya.
Untuk tahapan proses relokasi rumah warga tersebut, BNPB telah berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan lintas sektor untuk asesment lokasi mana yang paling direkomendasikan.
"Ini sekarang sedang proses penyiapan lahan dan pendataan warga, saya instruksikan untuk percepatan, sehingga penanganannya bisa lebih optimal," ujar Suharyanto.***