MAPAY BANDUNG - Pelaksana Harian (Plh) Bupati Bandung Tisna Umaran mengklaim penyelenggaraan Pilkada Serentak Kabupaten Bandung 2021 tergolong sukses.
Tisna menyampaikan, kesuksesan jalannya penyelenggaraan pilkada serentak Kabupaten Bandung terjadi karena beberapa faktor pendukung.
"Harus jujur diakui bahwa pilkada kita itu dapat digolongkan sukses," kata Tisna saat ditemui di kantor Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Jumat 26 Februari 2021.
Baca Juga: Turnamen Pramusim Segera Bergulir, Menpora Sebut Tidak Boleh Ada Nobar
Baca Juga: Yana Mulyana Ajak Warga Divaksin Sebagai Tanda Sayang dan Cara Saling Melindungi
Faktor yang memengaruhi suksesnya penyelenggaraan pilkada menurut Tisna adalah tentang tingkat partisipasi pemilih, dan tidak munculnya klaster baru virus corona atau Covid-19 saat penyelenggaraan pilkada berlangsung.
"Dua hal yang menjadi kekhawatiran yaitu, pertama tingkat partisipasi masyarakat dalam mencoblos itu dikhawatirkan rendah karena ada Covid-19," ujarnya.
"Yang kedua, dikhawatirkan ada klaster baru, klaster pilkada," lanjutnya.
Ia menyampaikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat tercatat mencapai 72 persen, merupakan rekor dalam pilkada yang diselenggarakan Kabupaten Bandung sebelumnya.
Baca Juga: Ternyata Kafe RM Tempat Penembakan di Cengkareng Kerap Langgar PSBB dan Tak Miliki Izin
Tidak adanya klaster baru penyebaran virus corona atau Covid-19 dalam pilkada serentak tersebut juga harus diapresiasi.
Tisna menyebut keberhasilan ini adalah wujud dari kerjasama semua puhak termasuk masyarakat.
"Menurut kita ini merupakan suatu keberhasilan kita, bukan hanya adhoc, bukan hanya KPU, tapi seluruh pihak harus diapresiasi," lanjutnya.
"Baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Saya berpendapat ini keberhasilan seluruh masyarakat Kabupaten Bandung dalam rangka menyelenggarakan Pilkada pada masa pandemi,"ujar Tisna.
Baca Juga: Ridwan Kamil Minta Kepala Daerah yang Dilantik Hari Ini Segera Kerja Maksimal Majukan Daerahnya
Dirinya juga menyinggung soal pelanggaran yang terjadi dengan presentase pelanggaran yang terhitung kecil.
Tisna pun mengapresiasi menyangkut integritas, sosialiasi dan langkah teguran yang dilakukan untuk mencegah pelanggaran netralitas pada Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Ini harusnya diapresiasi, bahwa kita juga dalam rangka menegakkan netralitas, sudah berbagai cara kita lakukan. Dari integritas hingga sosialisasi, teguran dan sebagainya," ujarnya.
"Jadi dari 16.000an ASN pelanggarannya 5 orang (yang sudah mempunyai kekuatan hukum), saya kira itu sangat kecil," pungkasnya.***