Network
Setiadi menegaskan jika terjadi kesalahan dalam pembacaan tulisan tangan dari Form C1 plano di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), pihak pengelola harus dapat langsung mengoreksi data yang tidak tepat tersebut sesuai dengan kondisi semula.
Langkah kedua yang dapat dilakukan KPU yaitu pentingnya komunikasi yang lebih aktif dari KPU saat terjadi kesalahan dalam Sirekap.
Menurutnya, komunikasi yang dilakukan oleh KPU kepada masyarakat tidak cukup dilakukan sekali saja, tetapi harus dilakukan secara berulang sehingga masyarakat dapat mempercayai informasi yang disajikan melalui Sirekap.
Baca Juga: Sempat Ditawari Kursi Menteri, Ini Jawaban Ridwan Kamil Untuk Pemilu 2024: Pilihan Saya Ada 3
Setiadi menganggap bahwa KPU perlu lebih proaktif dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kesalahan yang terjadi pada Sirekap, serta tidak cukup mengandalkan penjelasan yang diberikan sekali saja.
Jika Sirekap akan digunakan kembali dalam pemilu-pemilu selanjutnya, Setiadi merekomendasikan agar KPU melakukan pengujian yang lebih terstruktur terhadap sistem tersebut.
Ia berharap agar KPU tidak hanya mengandalkan penghitungan suara secara manual berjenjang, tetapi juga membuat Sirekap memiliki peran yang serupa dalam memastikan kebenaran hasil akhir penghitungan suara.
Baca Juga: Real Count KPU Terbaru Pukul 10.00 WIB: Prabowo 58 Persen, Anies 24 Persen, Ganjar 17 Persen
Dengan begitu baik penghitungan manual maupun hasil formulir C1 yang diunggah ke Sirekap, akan memiliki peran penting masing-masing dalam memastikan integritas dan validitas hasil pemilu.***
