Network
MAPAY BANDUNG - Anwar Usman dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), pada Selasa (7/11) lalu.
Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan memberikan komentar lebih terkait pemberhentian Anwar Usman.
Baca Juga: Turun Lagi! Ini Update Harga Emas Antam Bandung Hari Ini Kamis 9 November, Mau Beli?
"Itu wilayah yudikatif. Saya tidak ingin komentar banyak, sekali lagi karena itu kewenangan di wilayah yudikatif," kata Presiden Jokowi, dikutip MapayBandung.com dari ANTARA, Kamis 9 November 2023.
Seperti diketahui, Anwar Usman dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Anwar Usman terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, yakni Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, serta Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.
Baca Juga: Prabowo Subianto: Banyak Elite Jelek-jelekkan Prabowo, yang Penting Rakyat Desa Cinta
MKMK memutuskan bahwa Anwar Usman tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK, sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.
Selain itu, Anwar Usman juga tidak diperbolehkan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan umum mendatang.
Sebagai informasi, putusan MKMK terhadap Anwar Usman merupakan buntut dari 21 laporan tentang pelanggaran kode etik hakim yang masuk ke MKMK.
Baca Juga: Kemendag Sebut Akan Ada Regulasi Baru untuk Jastip, Jauh Lebih Ketat Pengawasannya
Putusan itu menjadi kontroversi karena dinilai memuluskan jalan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka untuk melaju sebagai bakal calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Gibran Rakabuming Raka itu sendiri adalah keponakan Anwar Usman.***
