Atasi Konflik Pulau Rempang, DPR Minta Pemerintah Kedepankan Dialog dengan Warga

- 14 September 2023, 13:15 WIB
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade /INSTAGRAM/@andre_rosiade/

MAPAY BANDUNG - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta pemerintah melalui Kementerian Investasi dapat mengatasi konflik Pulau Rempang. Andre Rosiade mengatakan konflik Pulau Rempang bisa diatasi dengan melakukan pendekatan secara humanis.

Oleh sebab itu Andre Rosiade meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk segera datang ke Pulau Rempang untuk melakukan dialog dengan warga.

"Ini harapan kami, kami mendengar aspirasi masyarakat Pak Bahlil, kami mendengar ratapan masyarakat. Untuk itu saya pun mendengar bahwa pemerintah punya solusi yang terbaik, tinggal komunikasi yang agak lemah. Untuk itu saya rasa Presiden sudah tepat mengutus Pak Bahlil," ungkapnya dikutip laman DPR RI, Kamis 14 September 2023.

 

Baca Juga: POPULER HARI INI: Mengenal Single Salary, Sistem Gaji Baru PNS

Diketahui, baru-baru ini terjadi konflik antara masyarakat Pulau Rempang dengan aparat gabungan yang diakibatkan oleh konflik lahan atas rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City.

Andre memahami dan mendukung setiap investasi yang masuk ke Indonesia. Ia menilai setiap investasi yang ada pasti akan menciptakan nilai tambah yang juga bermanfaat bagi masyarakat.

Pihaknya pun mengerti bahwa pemerintah sebenarnya juga telah memberikan solusi yang terbaik dalam permasalahan ini.

 

Baca Juga: Skema Gaji PNS Direformasi Jadi Single Salary, Kapan Aturan Ini Bakal Diterapkan Pemerintah?

Baca Juga: Sering Ngantuk dan Kesemutan? Hati-Hati Kolesterol Tinggi! Kenali 8 Ciri-ciri Lengkapnya di Sini

"Saya baca bahwa Presiden sudah menyatakan bahwa sudah menyiapkan rumah tipe 45 dengan harga pembangunan Rp120 juta plus tanah 500 meter persegi dan bersertifikat untuk warga tetap. Yang kedua, selama rumah belum selesai, selama sertifikat tanah belum diserahkan, pemerintah memberikan uang kontrak rumah per-KK Rp1 juta rupiah, lalu ada uang tunggu Rp1.030.000 per bulan per kepala, menurut saya ini sudah win-win yang baik," jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.***

Ikuti berita MapayBandung.com lainnya di Google News.

Editor: Asep Yusuf Anshori


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah