Network
MAPAY BANDUNG - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan dua pidato di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta hari ini Senin 16 Agustus 2021.
Pertama, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2021 yang akan dimulai sekitar pukul 08.30 WIB.
Pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada Sidang Tahunan MPR bisa disaksikan secara streaming di link berikut: KLIK DI SINI.
Baca Juga: Aksi Pungli di Pasar Caringin Bandung Terbongkar, Diduga Libatkan Oknum Berseragam
Sebelum Presiden menyampaikan pidatonya, Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2021 akan terlebih dahulu dibuka oleh Ketua MPR untuk kemudian dilanjutkan dengan Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI oleh Ketua DPD.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Selanjutnya, Kepala Negara akan menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2021-2022 yang akan dimulai pada pukul 10.30 WIB dan dibuka oleh Ketua DPR RI.
Baca Juga: TERBARU! Kota Bandung dan 11 Daerah Lain di Jabar Berstatus Zona Merah Menurut Data Pikobar
Baca Juga: Denny Darko Ramal Bencana Alam Akan Terjadi Akhir Tahun Ini, Masyarakat Diminta Lakukan Ritual Ini
Presiden akan berpidato dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar memastikan Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Rapat Paripurna DPR RI tentang RAPBN 2022 akan digelar dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sidang tahunan tersebut akan berjalan secara minimalis dengan jumlah peserta yang lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Terdapat penyederhanaan signifikan dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu, 380 undangan yang hadir fisik. Tahun ini, termasuk VIP hanya 60 undangan. Lalu, Pidato Nota APBN yang biasanya siang akan dimajukan pagi setelah sidang dengan selisih waktu antar sidang hanya 10-15 menit,” ujar Indra, dikutip dari laman DPR RI.
Baca Juga: Diduga Pemasok Dana Terorisme, Salah Satu Kantor di Bandung Digeledah Densus 88
Sekjen DPR RI memaparkan, rangkaian sidang akan dilaksanakan secara hybrid (fisik dan virtual) dan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin akan hadir langsung.
“Virtual akan digelar dengan rincian yang menggunakan virtual dengan akses ada sekitar 1.000 [orang] dan kemudian streaming 500 [orang]. Selain itu, berkaitan dengan aspek keamanan juga tidak jauh berbeda akan sangat maksimal sama seperti tahun lalu. Sekali lagi, pelaksanaannya juga telah disepakati secara minimalis dengan peserta yang hadir secara fisik 60 orang,” pungkasnya.
Adapun rincian 60 orang yang hadir secara fisik adalah Presiden dan Wakil Presiden RI, Pimpinan DPR RI (5 orang), Pimpinan MPR RI (10 orang), Ketua Fraksi/Kelompok DPD RI (10 orang), Ketua Fraksi di DPR RI (9 orang), Pimpinan DPD RI (4 orang), Perwakilan subwilayah (4 orang), serta Pimpinan lembaga tinggi negara (Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ketua Mahkamah Agung (MA), Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dan Ketua Komisi Yudisial (KY)).
Baca Juga: Video Menag Yaqut Qoumas Pindah Agama Bikin Gempar, Fakta Sebenarnya Bikin Istighfar
Selain itu, hadir juga dari unsur pemerintah antara lain Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Panglima TNI, dan Kapolri.
Sedangkan undangan yang mengikuti secara virtual, antara lain mantan presiden (3 orang), mantan wakil presiden (4 orang), mantan Ketua MPR (2 orang), mantan Ketua DPR (4 orang), dan mantan Ketua DPD (4 orang). Hadir juga secara virtual sebanyak 540 anggota DPR, 124 orang anggota DPD, 103 orang duta besar/perwakilan negara sahabat, 8 orang pimpinan BPK, 9 orang jajaran MA, 7 orang jajaran MK, 6 orang jajaran KY, dan 34 orang Gubernur se-Indonesia.***
