Network
MAPAY BANDUNG - Rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar turut memberikan kritikannya terkait penghapusan data kematian Covid-19.
Melalui akun Twitter-nya, Musni mengatakan jika indikator kematian selama masa Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ditiadakan maka patut diprotes.
"Jika benar indikator kematian dlm PPKM ditiadakan, patut diprotes," cuitnya.
Baca Juga: Kritik Penghapusan Data Kematian Covid-19, Fadli Zon: Itu Nyawa Manusia yang Harusnya Dilindungi
Dirinya juga mempertanyakan tujuan dari penghapusan angka kematian tersebut.
Menurutnya, indikator sukses atau gagalnya pelaksanaan PPKM terletak pada tingkat kematian.
Baca Juga: Uu Ruzhanul Ulum Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak Kekeringan di Kabupaten Garut
"Maksudnya apa? Mau sembunyikan tingkat kematian? Indikator sukses atau gagal dlm PPKM, terletak pd tingkat kematian. Sukses PPKM kalau yg meninggal makin sedikit," tuturnya.
Baca Juga: Siapkan Panduan Terbaru, Indonesia Siap Berdamai dengan Covid-19?
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19.
Penghapusan ini dilakukan lantaran adanya masalah input data yang disebabkan akumulasi dari kasus kematian di beberapa minggu sebelumnya.
Dengan dikeluarkannya angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 ini, terdapat 26 kabupaten/kota yang level PPKM-nya turun dari Level 4 menjadi level 3.
"Dalam penerapan PPKM Level 4 dan 3 yang dilakukan pada tanggal 10 sampai 16 Agustus 2021 nanti, terdapat 26 kota dan kabupaten yang turun dari level 4 ke level 3. Hal ini menunjukan perbaikan kondisi di lapangan yang cukup signifikan," kata Luhut melalui keterangan persnya yang diunggah melalui akun YouTube Sekretariat Presiden.
"Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang," tutur Luhut.*
