Network
MAPAY BANDUNG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membatalkan vaksinasi Covid-19 individu berbayar.
Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam video yang diunggah melaluin akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat 16 Juli 2021.
Dalam keterangannya, Jokowi membatalkan vaksinasi Covid-19 individu berbayar setelah mendapatkan masukan dari masyarakat.
"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Pramono.
Pihak istana memastikan vaksinasi Covid-19 akan tetap digratiskan bagi seluruh masyarakat.
"Sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," ujarnya.
Pembatalan vaksinasi Covid-19 berbayar ini disambut baik oleh seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh politik, salah satunya Wakil Ketua DPP Gerindra Fadli Zon.
Melalui unggahan Twitternya, Fadli Zon mengatakan vaksinasi Covid-19 individu berbayar harus dibatalkan lantaran tidak etis dan konsisten.
Baca Juga: Salut! Polresta Tangerang Tegakkan Aturan PPKM Darurat Sambil Borong Dagangan Pedagang Kecil
Dirinya juga meminta agar Jokowi segera mengambil alih langsung penanganan Covid-19.
"Alhamdulillah suara rakyat didengarkan. Vaksin Berbayar memang harus dibatalkan, tak etis n inkonsisten," tulis Fadli Zon melalui Twitter @fadlizon dikutip MapayBandung.com, Sabtu 17 Juli 2021.
"Saran sy, P @jokowi segera ambil alih kendali komando penanganan Covid-19 langsung dibawah Presiden," ujarnya.
Baca Juga: Breaking News! Pemerintah Perpanjang PPKM Darurat Hingga Akhir Juli 2021
Sebelumnya, PT Kimia Farma Diagnostika (KFD) yang merupakan cucu usaha Kimia Farma, sempat menyediakan 40.000 dosis vaksin individu berbayar untuk tahap pertama penyaluran vaksinasi di enam kota Jawa dan Bali.
Plt Direktur KFD Agus Chandra mengatakan pihaknya membuka delapan titik penjualan vaksin Covid-19 melalui jaringan klinik perusahaan, yakni tiga di Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, dan Bali.
Berdasarkan aturan pemerintah, harga vaksin berbayar per dosis Rp321.660 ditambah dengan harga layanan Rp117.910, sehingga harga per dosis vaksin yang dibebankan kepada penerima manfaat seharga Rp439.570 per dosis.***
