Network
MAPAY BANDUNG - Hampir satu pekan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diberlakukan.
PPKM Darurat yang tengah diterapkan saat ini berlaku hampir mencakup di seluruh sektor, salah satunya transportasi.
Terbaru, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali melakukan pengetatan syarat perjalanan transportasi dengan menambah sejumlah ketentuan dalam dua Surat Edaran (SE) pada masa PPKM Darurat.
Adapun isi SE tersebut berisikan memberlakukan syarat bagi penumpang untuk menunjukan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, bagi masyarakat yang akan menuju Ibu Kota.
Baca Juga: Kalina Ocktaranny Takut Lihat Tingkah Vicky Prasetyo, Vega Darwanti: Kasihan Mana Masih Muda
"Selain STRP, diberlakukan juga Surat Tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat minimal eselon dua bagi sektor pemerintahan yang berstempel cap basah, atau tanda tangan elektronik," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati.
Selain itu, dirinya juga mengatakan pihaknya memperketat syarat perjalanan bagi calon penumpang Kereta Rel Listrik (KRL).
Masyarakat yang bisa naik KRL nantinya adalah para pekerja perkantoran di sektor esensial ataupun kritikal dengan menyertakan STRP dari pemerintah daerah setempat atau surat tugas pimpinan perusahaan.
"Kedua surat edaran ini akan berlaku efektif pada tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan atau perkembangan terakhir di lapangan," ujar Adita.
"Menambah ketentuan tentang perjalanan rutin kereta komuter dalam wilayah aglomerasi hanya berlaku bagi perjalanan untuk perkantoran sektor esensial dan kritikal sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," tuturnya.
PPKM Darurat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali akan berlangsung hingga 20 Juli 2021 mendatang.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan terus berusaha mengurangi mobilitas masyarakat hingga 30 persen.***
