Network
MAPAY BANDUNG - Dua pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan mengenai larangan mudik.
Terbaru, Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan, pemerintah membuka rencana mudik lokal dilarang pada Lebaran tahun ini.
Padahal sebelumnya, sempat muncul wacana yang membolehkan aktivitas mudik lokal di wilayah aglomerasi.
Menurut Doni, kebijakan mudik lokal dilarang bisa menjadi cara menekan risiko penularan Covid-19 pada momen Lebaran.
Baca Juga: Doni Monardo Ingin Mudik Lokal Dilarang, Politisi PKS: Bikin Masyarakat Bingung
Ia menilai kegiatan mudik lokal berpotensi tinggi terhadap penularan Covid-19.
Pasalnya ketika aktivitas silaturahmi langsung dilakukan, kebiasaan salam-salaman serta cium pipi kanan-cium pipi kiri sulit dihindari.
"Artinya bisa terjadi proses penularan (Covid-19) satu sama lainnya," ujarnya ketika Rapat Koordinasi Satgas Covid-19 Nasional via virtual, Minggu 2 Mei 2021.
Baca Juga: Daging Sapi Mulai Naik, Ini Update Harga Kepokmas di Jabar Selasa 4 Mei 2021
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Pusat dengan tegas memutuskan bahwa kegiatan mudik Lebaran 2021 dilarang.
Namun, terdapat sejumlah pemerintah daerah yang mengajukan wacana mudik lokal.
Wacana mudik lokal itu yakni kegiatan mudik di sebuah daerah aglomerasi (kota-kota yang tergabung dalam kawasan tertentu).
Salah satu wilayah aglomerasi adalah kawasan Bandung Raya yang mencakup Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat.
Baca Juga: Selain Kang Pipit, Ini 3 Aktor Preman Pensiun yang Meninggal Saat Proses Syuting Masih Berlangsung
Rencana Doni Monardo ini pun ditanggapi sejumlah pihak, salah satunya politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Haru Suandaru.
Menurut Haru, rencana mudik lokal dilarang membuat masyarakat semakin bingung.
Haru mengatakan, seharusnya Doni Monardo membuka rencana mudik lokal dilarang sejak jauh-jauh hari, tidak mendadak seperti saat ini.
"Sejumlah warga yang sudah merencanakan mudik lokal, menjadi dilema usai adanya rencana mudik lokal juga akan dilarang," kata Haru saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Senin 3 Mei 2021.
Baca Juga: Lagi, Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro pada 4-17 Mei 2021 di 30 Provinsi
Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat itu menilai Pemerintah Pusat sudah harus mengeluarkan paket kebijakan mudik dilarang sebelum tanggal 6 Mei 2021.
Pasalnya, pemerintah sudah menetapkan kebijakan mudik dilarang secara umum mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021, namun tidak ada larangan untuk mudik lokal.
Selain membuat masyarakat bingung, Haru menyebut Pemerintah Daerah yang tadinya dipersilakan mengadakan mudik lokal, kini juga menjadi bingung dengan keinginan Pemerintah Pusat.
"Larangan mudik lokal ini membuat Pemerintah Daerah bingung, masyarakat juga bingung. Paling kasihan itu masyarakat," katanya.***
