Network
Dengan kondisi seperti ini, pemerintah berupaya melakukan penguatan pengawasan di pintu-pintu masuk ke wilayah Indonesia baik melalui udara atau pun jalur laut.
"Tentunya cara yang bisa kita lakukan adalah memperkuat surveillance," tegasnya.
Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 Tahap Dua Lanud Husein Sastranegara Berlanjut, Targetkan Pelayan Publik
Baca Juga: Kota Bandung Raih Penghargaan Kategori Pengelolaan Sampah, Kang Pisman jadi Landasan Ide
"Yang pertama adalah surveillance di pintu-pintu masuk, baik pintu masuk bandara artinya dari udara, dan juga pintu masuk dari laut. Karena kita tahu banyak juga kapal-kapal dari luar negeri yang masuk dan yang harus dilakukan monitoring," lanjut Siti.
Upaya pengawasan di pintu masuk Indonesia sendiri sudah didukung oleh adanya Surat Edaran No 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
"Ada SE Satgas no 7 tahun 2020 yang sudah menyatakan bahwa di pintu masuk pada saat Inggris mengumumkan ada B117 ini Satgas sudah mengeluarkan aturan untuk pelaku perjalanan," katanya.
WNI yang masuk ke Indonesia harus membawa surat PRC yang menyatakan dirinya negatif. Lalu kemudian dilanjutkan dengan karangtina selama lima hari di tempat yang sudah ditentukan.
Kemudian, pelaku perjalanan kembali melakukan test PCR ulang. Jika hasilnya positif akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
"Mekanisme ini sebenarnya upaya kita untuk mencegah dan membatasi masuknya virus mutasi ini. Dan yang kedua adalah melakukan pelacakan kasus. Seperti kasus-kasus tadi, ada kasus B117 kita lakukan pelacakan kasusnya untuk kemudian diperiksa, karena kasus B117 itu semuanya sehat tidak ada yang memerlukan pelayanan sampai dengan perawatan kasus-kasus berat. Mereka cenderung gejalanya ringan dan saat ini semuanya sudah sembuh," pungkas Siti.***
