Network
Gusman meminta pemerintah melakukan identifikasi, apakah seaglider ini ditujukan untuk meneliti wilayah perairan Indonesia, jika iya maka harus ditelusuri apakah ada negara pernah meminta izin dan tujuannya juga untuk apa.
Meski lazim digunakan untuk riset ilmiah kelautan, secara umum praktiknya banyak digunakan oleh militer. Sebagai contoh, Indonesia pada 2018 lalu melalui Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) pernah mengoperasikan perangkat serupa untuk mendeteksi potensi tsunami di wilayah Palu.
"Di satu sisi seaglider seperti ini tujuannya bisa jadi untuk riset, tapi riset untuk apa? Apalagi kalau dilakukan oleh pihak militer negara asing, maka mesti diperjelas dulu," imbuhnya.
Baca Juga: Jokowi: Apakah Anda Tengah Menanti Vaksin Covid-19? Sabar, Saya Juga
Baca Juga: Lirik Lagu 'Hati Memilih Dia' (OST My Lecturer My Husband)
Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS tahun 1982 belum mengatur secara spesifik tentang penggunaan drone atau AUV di laut.
Namun, UNCLOS telah mengatur mengenai riset ilmiah kelautan, yaitu negara pantai punya kewenangan penuh berikan izin bagi kegiatan riset ilmiah keluatan terutama jika dilakukan di wilayah teritorialnya.
"Negara yang mengoperasikannya harus meminta izin terlebih dahulu," ucapnya.
Proses investigasi terkait seaglider tengah dilakukan oleh pemerintah. Harapannya identifikasi ini dapat menghasilkan temuan terkait pemilik kendaraan nirawak bawah laut tersebut.
Gusman mengatakan, jika seaglider ini teridentifikasi dimiliki oleh suatu negara, Indonesia bisa meminta klarifikasi maupun konfirmasi melalui jalur diplomasi dengan negara tersebut. Sementara jika dimiliki oleh perusahaan otonom, Indonesia bisa langsung berkomunikasi dengan perusahaan tersebut.***
