Network
Atas hal ini maka buruh akan menyampaikan beberapa tuntutan sebagai berikut:
1. Menolak penetapan UMK Tahun 2022 berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.
2. Meminta Gubernur Jawa Barat menetapkan Upah Minimum Kab/Kota (UMK) Tahun 2022 sesuai dengan Rekomendasi atau Usulan yang terakhir Bupati/Walikota Se-Jawa Barat yang telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat.
Baca Juga: Kalah Memalukan dari Arema FC, Pelatih Persib Robert Alberts: Karakter Kami Tidak Kuat
3. Meminta kepada gubernur untuk menetapkan upah diatas Upah Minimum Tahun 2022 atau menetapkan UMSK kembali.
4. Bahwa kaum buruh di Jawa Barat khususnya anggota K-SPSI Provinsi Jawa Barat akan mengawal penetapan UMK Tahun 2022 baik dengan cara aksi unjuk rasa maupun mogok kerja pada tanggal 29 dan 30 November 2021, yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Senada dengan Roy Jinto, Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Muhamad Sidarta mengatakan, buruh Jawa Barat hanya meminta penyesuaian upah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi serta masih dalam koridor regulasi yang berlaku paska putusan Mahkamah Konstitusi.
"Oleh karenanya saya meminta bapak Gubernur Jawa Barat memenuhi harapan kaum buruh untuk mempertahankan daya beli warga masyarakat agar tidak jatuh supaya pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi ini cepat pulih," kata Sidarta.
Baca Juga: dr. Zaidul Akbar Sebut Minuman Ini Bisa Obati DBD yang Kerap Datang di Musim Hujan
Sidarta juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada seluruh warga masyarakat pada tanggal 29-30 November 2021, apabila terganggu oleh massa buruh yang memperjuangkan hak dan kepentingannya yang terus dikurangi secara sistemik dapat diperjuangkan kembali dengan adil untuk kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat.
