MAPAY BANDUNG - Organisasi masyarakat yang mengatasnamakan Komunitas Madani Purwakarta (KMP) akan melaporkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI atas aksi bersih-bersih lingkungan sejumlah pasar di Purwakarta.
Tidak hanya oleh KMP, Dedi Mulyadi juga dilaporkan kepada MKD oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Purwakarta.
Dedi Mulyadi dilaporkan karena dinilai overlapping kewenangan.
Menanggapi pelaporan atas dirinya, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa aksi bersih-bersih pasar yang dilakukannya adalah sikap spontanitas.
Dia menilai publik saat ini sangat berharap setiap orang untuk berperan praktis tidak hanya teoritis.
Contohnya jika melihat sampah segera bereskan bukan sekadar berbicara atau kritik di media sosial.
"Sikap-sikap spontanitas itu menjadi dambaan publik, dan publik itu tidak peduli siapa yang melaksanakan, yang penting dia bisa menikmati produk dan kinerja negara," ucap Dedi.
Baca Juga: Profil Singkat Lee Joon, Sosok Ryu Tae Seok di The Silent Sea
Dia menyadari selalu ada pro dan kontra di setiap perjalanan.
"Kalau yang pro memberikan dukungan, yang kontra melakukan penentangan. Saya kan terbiasa dari dulu dengan yang kontra. Saya dari dulu membuka ruang bagi mereka yang memberikan kritik. Tetapi saya akan terus bekerja memberikan pelayanan sesuai kemampuan saya," ucapnya.
Menurut Dedi, apa yang dilakukannya dalam membersihkan lingkungan pasar adalah kegiatan spontanitas sebagai warga untuk membantu aparat dan pedagang.
Di daerah lain, kata Dedi, penataan pasar kerap diwarnai dengan pengambilan barang dagangan oleh Satpol PP.
Untuk menghindari hal itu, ia hadir untuk mencari solusi agar pasar tertata bersih dan pedagang bisa tetap mencari untung.
"Nah saya yang biasa bersama masyarakat mencari solusi seperti meminta pedagang pindah ke dalam pasar dan selama penataan satu bulan pedagang tidak dagang dulu dan dikasih uang pengganti. Saya ini sebenarnya berdiri di dua sisi. Satu sisi saya mewakili masyarakat yang ingin lingkungan pasar tertib, saya juga mewakili pedagang yang tidak boleh dirugikan," ujarnya.
Terkait kewenangan membersihkan lingkungan pasar yang selama ini dipersoalkan, Dedi menjelaskan bahwa Komisi IV DPR RI dipimpin olehnya juga mengurusi soal sampah di bawah mitra kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Sampah yang telah dikumpulkan dari pasar diangkut ke tempat daur ulang. Tempat daur ulang tersebut merupakan aspirasi DPR RI.
"Akhirnya kan sekarang berjalan, sampah diangkut, didaur ulang jadi produk magot dan nantinya menjadi bio energi. Jadi apa yang dilakukan memberikan kontribusi," beber Dedi.
Sementara soal tuduhan overlapping yang menjadi bahan laporan ke MKD, Dedi memastikan tidak ada kaitannya.
Justru sebagai warga ia memberikan suporting lebih kepada para penyapu dan pengangkut sampah dalam membantu membereskan pasar.
"Kalau saya ambil honor tukang sapu itu bisa dikatakan overlapping. Kalau ini kan justru saya memberikan kontribusi dan suporting kepada penyapu dan pengangkut sampah," ucapnya.
Baca Juga: Atasi Banjir di Terowongan Cibaduyut, Pemkot dan Pemkab Bandung Akan Bangun 2 Proyek Ini
Meski demikian ia mempersilakan siapapun untuk melaporkan dirinya ke MKD.
"Itu hak setiap orang melaporkan saya. Tinggal persoalannya adalah ketika saya dilaporkan ke MKD, kehormatan apa dari DPR yang saya cederai? Apa bukan malah sebaliknya citra DPR RI jadi baik? Yang dilaporkan ke MKD itu anggota DPR yang tidak pernah masuk, tidak pernah melakukan aspirasi masyarakat, yang tidak pernah membela rakyat, itu yang harus dilaporkan," ujarnya.
"Tapi ya silakan aja kalau mau dilaporkan, mangga wae. Yang penting mau saya dilaporkan, mau saya disanjung, saya akan terus bersih-bersih di mana pun. Jadi di Jakarta (DPR) saya tetap bekerja, di sini (daerah) saya tetap bermasyarakat," pungkas mantan Bupati Purwakarta tersebut.***