MAPAY BANDUNG - Bupati Bandung terpilih Dadang Supriatna mendukung penuh upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang tengah memperjuangkan pembangunan jalur Tengah Selatan Jabar.
Jalur ini nantinya akan menghubungkan Kecamatan Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali, dan Kecamatan Pangalengan, termasuk Cidaun dan Selatan Jabar lainnya.
Dalam rilis yang diterima mapaybandung.com, untuk melanjutkan Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja), Dadang Supriatna pun tengah memperjuangkan pembangunan Tol Soreang-Ciwidey-Cidaun-Pangalengan.
Baca Juga: Pengakuan Warga yang Rekam Aksi Copet di Alun-alun Kota Bandung : Jumlah Mereka Banyak Sekali
Baca Juga: Mendikbud Lanjutkan Bantuan Kuota Internet 2021, Nadiem: Bisa Akses Semua Laman Termasuk Youtube
Dadang Supriatna berharap, Tol Soreang-Ciwidey-Pangalengan ini dapat menghubungkan Jalur Tengah Selatan Jabar.
"Jalur Tengah Selatan Jabar ini juga nantinya akan dimasukkan ke Jalan Tol Soreang-Ciwidey-Cidaun-Pangalengan. Karena saya akan buat pra-FS (Feasibility Study)-nya, tentang Jalan Tol Soreang-Ciwidey, termasuk untuk ke Cidaun dan Pangalengan, yang nantinya masuk ke pantai selatan," katanya usai pelantikan Penjabat Sekda Kabupaten Bandung di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin 1 Maret 2021.
Menurutnya, pembangunan akses Tol ini dapat mendongkrak kunjungan wisatawan ke kawasan Bandung Selatan.
Hal tersebut, lanjut Dadang, dapat mendukung program percepatan pertumbuhan ekonomi yang akan sampai di kawasan Bandung Selatan.
Menurut target, pembangunan fisik Tol Ciwidey-Pangalengan dapat mulai dilakukan pada tahun 2023 mendatang.
"Kalau jalan yang melintang punya provinsi, nanti kita dibicarakan. Saya berharap yang provinsi ini tidak lama ya dibangunnya. Kalau misalkan sekarang jalan tol ini lebih cepat dibangun, itu akan lebih baik," ujarnya.
Dadang juga menyatakan pihaknya mendukung pemerintah pusat untuk mereaktivasi jalur kereta api Bandung-Ciwidey jika diperlukan untuk membangun Transit Delelopment oriented dati Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Baca Juga: Tegas! Ketua MUI Menolak Adanya Legalitas Investasi Miras di Indonesia Meski Hanya di 4 Provinsi
Baca Juga: Kemendagri Buka Layanan Call Center untuk Berantas Calo, Begini Cara Lapornya
Dirinya mendukung dengan catatan, pemerintah harus berkomunikasi dengan masyarakat yang sudah membangun rumah di jalur tersebut, karena saat ini, di jalur kereta api tersebut banyak berdiri pemukiman warga.
"Kalau pemerintah pusat menginginkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi kereta cepat, ya kita aktifkan kembali. Tapi kita lihat dan perhatikan juga ya kondisi di lapangan yang saat ini kan sudah banyak rumah dan bangunan berdiri di jalur itu," pungkas Kang DS sapaan akrab Dadang Supriatna.***