Network
BRAGA, MAPAY BANDUNG - Menurut Satu Kahkonen, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste mengungkap pentingnya perencanaan matang di Program Makan Siang Gratis yang diusung Prabowo Gibran.
Ia menyoroti perlunya pemerintah untuk mengidentifikasi secara pasti bentuk dan tujuan program tersebut lalu membandingkannya dengan sumber daya yang tersedia pada saat ini.
Satu Kahkonen menyatakan bahwa rencana program semacam ini harus disiapkan dengan baik dan biayanya harus dipertimbangkan secara menyeluruh.
Sebagai perwakilan Bank Dunia, Ia mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu detail lebih lanjut mengenai Program Makan Siang Gratis yang diajukan oleh pemerintah.
Mengutip dari laman ANTARA, Kahkonen menambahkan hal ini sangat bergantung pada jenis program yang akan diimplementasikan dan bagaimana bentuknya akan dirancang. Semua aspek rencana tersebut harus dipersiapkan dengan matang, termasuk biayanya.
Dia juga menyoroti fakta bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi pagu defisit fiskal sebesar 3 persen dari PDB, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Kapan Pilkada 2024 Digelar? Simak Ini Jadwal Lengkap Serta Tahapan Pilkada 2024
Seperti diketahui, Program Makan Siang dan Susu Gratis telah menjadi topik pembahasan dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
Program ini merupakan bagian dari usulan yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dalam visi dan misi mereka, pasangan tersebut menjelaskan bahwa Program Makan Siang Gratis bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan akan menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak pra-sekolah hingga tingkat menengah atas, serta pesantren.
Selain itu, program ini juga akan memberikan bantuan gizi kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan membantu perekonomian keluarga.
Baca Juga: Ikuti Jejak Ridwan Kamil, Pria Berkacamata Ini Beri Kode Maju di Pilgub Jabar 2024: Lagi di Bandung
Program ini diharapkan dapat mencakup lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada tahun 2029. Ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk mengatasi tantangan kesehatan dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.
Penting untuk dicatat bahwa KEM-PPKF adalah dokumen resmi negara yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Proses perancangan APBN ini merupakan tahap akhir dari masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh pemerintah berikutnya.
Baca Juga: Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi Punya Pesaing di Pilgub Jabar 2024, Ini 3 Kandidat Cagub Jabar 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menegaskan pentingnya untuk mempertajam proses perancangan APBN agar dapat mengatasi berbagai masalah struktural dan fundamental yang dihadapi oleh Indonesia.
Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa APBN tetap menjadi instrumen utama dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di Indonesia.***
