Network
BRAGA, MAPAYBANDUNG.COM - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti dugaan disunatnya anggaran pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa daerah, satu di antaranya ialah di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Mardani meminta pihak para penyelenggara pemilu dan pihak berwajib untuk mengecek hal ini secara detail di lapangan, agar semua menjadi lebih transparan.
“Mesti dicek. Semua mesti transparan. Petugas KPPS adalah pejuang. Jangan dikurangi haknya,” kata Mardani dilansir laman resmi DPR, Senin 29 Januari 2024.
Baca Juga: 13 Pendaki Hilang di Gunung Pangrango Berhasil Ditemukan Basarnas dalam Keadaan Semua Selamat
Pengecekan ini dirasa penting oleh Mardani karena menyangkut hak dari para petugas KPPS. Mardani pun mengingatkan jangan sampai adanya dugaan disunatnya anggaran ini dibiarkan dan menjadi petaka bagi pemilu 2024 kedepannya.
Ia mengingatkan bagaimana pada Pemilu 2019 lalu, total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. ”Jangan sampai kejadian ratusan yg meninggal dulu diulangi,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.
Diketahui, dugaan praktek pemotongan anggaran ini terjadi pada uang konsumsi dan transportasi pelantikan KPPS di Kabupaten Sleman. Ketua KPU Sleman Ahmad Baehaqi sudah menyampaikan klarifikasi dan permintaan maafnya atas kejadian tersebut.
Dia menjelaskan penyediaan konsumsi pelantikan calon anggota KPPS melalui pihak ketiga atau vendor yang terdaftar dalam e-katalog.
