KPU Sebut Undang-Undang Perbolehkan Presiden dan Menteri Ikut Kampanye Saat Pemilu

JAKARTA, MAPAYBANDUNG.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan, bahwa ada Undang-Undang (UU) yang mengatur presiden dan/atau menteri boleh mengikuti kampanye saat Pemilu.

Anggota KPU, Idham Holik menyebut, peraturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Baca Juga: Kemarin, Jokowi Beri Izin Presiden dan Menteri Boleh Ikut Kampanye Asal Jangan Pakai Fasilitas Negara

"UU Pemilu khususnya pasal 281 ayat 1 memperbolehkan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, wali kota dan wakil walikota ikut dalam kegiatan kampanye," kata Idham, dikutip MapayBandung.com dari ANTARA, Kamis 25 Januari 2024.

Adapun Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) berbunyi sebagai berikut:

"Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan."

Baca Juga: POPULER HARI INI: Klaim Saldo DANA Rp700 RIbu dari Pemerintah, Begini Caranya

Meski demikian, aturan tersebut melarang presiden dan menteri menggunakan fasilitas negara. Selain itu, Idham juga menjelaskan, bahwa presiden dan menteri juga wajib untuk cuti jika akan berkampanye.

"Norma tersebut mengatur dengan persyaratan kondisional. Sebagaimana diatur, di persyaratan tersebut tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya," katanya.

Sementara terkait fasilitas pengamanan, masih diperbolehkan untuk digunakan oleh presiden dan menteri. Pasalnya, UU Pemilu memberikan pengecualian pada fasilitas pengamanan.

Baca Juga: Ini Lokasi Fly Over Nurtanio Bandung yang Sudah Tahap Pembangunan, Punya Panjang hingga 550 Meter!

"Kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti," ucap Idham.

"Kapasitas kami sebagai penyelenggara pemilu itu hanya sebatas pada level penyampaian berkaitan dengan norma yang ada di dalam UU Pemilu," ucapnya.***