Network
BRAGA, MAPAYBANDUNG.COM - Presiden Jokowi menyatakan jika dirinya memiliki hak politik untuk berkampanye dan memihak dalam Pemilu 2024.
Presiden Jokowi menjelaskan bahwa jabatan presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.
Oleh karena kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, kata Jokowi termasuk presiden dan para menteri.
Meski demikian yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat mengkampanyekan pasangan calon peserta Pilpres 2024.
"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh; boleh. Menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," tegas Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu 24 Januari 2024.
Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.
