Network
MAPAY BANDUNG - Pemerintah didesak agar memberikan perhatian serius dan tindakan nyata terhadap eksistensi UMKM yang harus diperkuat agar menjadi tuan di negeri sendiri.
Terlebih di era perdagangan digital saat ini, Amin mengingatkan Pemerintah untuk mewaspadai serbuan produk impor dari berbagai e-commerce salah satunya proyek sosial e-commerce ‘Project S’ milik platform media sosial TikTok yang berpotensi memberikan ancaman terhadap sektor UMKM Indonesia.
Hal itu ditegaskan Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-30 dengan agenda Penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 13 Juli 2023.
Baca Juga: Bikin Kenyang tapi Mematikan, Begini Kata Ahli Soal Konsumsi Mie Campur Nasi
“Menurut Bank Indonesia, pada tahun 2022 nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai 476,3 triliun rupiah. Sayangnya dari nilai transaksi sebesar itu, 428,67 Triliun atau 90%-nya dinikmati produsen luar negeri terutama dari China. Disaat UMKM kita belum mampu bersaing, sektor UMKM kembali mendapat tantangan sekaligus ancaman dengan diluncurkannya proyek sosial e-commerce atau ‘Project S’ oleh platform media sosial TikTok yang juga dinamai fitur trendy beat,” ujar Amin AK.
Persoalannya, lanjut Politisi Fraksi PKS itu, saat ini terjadi pertarungan pasar di ruang kosong dimana regulasi e-commerce saat ini sulit dikenakan pada ‘Project S’ karena masih hanya dianggap platform media sosial yang membuat situasi tidak seimbang dan tidak menguntungkan bagi UMKM.
Baca Juga: Jadi Saksi Kasus Al Zaytun, Lucky Hakim Sebut Ponpes Jadi Pembayar Pajak PBB Terbesar di Indramayu
Di sisi lain, tandasnya, Undang-Undang ITE juga sulit menjangkau ‘Project S’ tersebut karena merupakan fitur e-commerce.
