Network
MAPAY BANDUNG - Belakangan pemerintah memberlakukan kebijakan sertifikat vaksin sebagai sarana syarat administrasi transportasi dan penerbangan di Indonesia.
Influencer dan relawan Kemenkes, dr. Tirta Mandira Hudhi juga coba berikan komentar dan sarannya.
Jelas dalam komentar dan sarannya ini, dia sangat menentang dan meminta kebijakan ini dievaluasi kembali.
dr. Tirta juga mengatakan kebijakan ini sangat tidak efektif bila diberlakukan khususnya di Indonesia.
“Saran buat @kemenhub151 dan @kemenkes_ri Tolong di evaluasi perihal kebijakan sertifikat vaksin sebagai sarana syarat administrasi transportasi. Itu sangat tidak efektif,” tulis dr. Tirta. dari unggahan akun Instagram pribadinya @dr.tirta yang dikutip MapayBandung.com Rabu, 4 Agustus 2021.
Baca Juga: Malam Ini, Kemenpora Sambut Greysia/Apriyani Pulang dari Olimpiade Tokyo 2020, Catat Jamnya!
Terlihat pria dengan 2,3 juta follower di Insagram itu juga menyinggung masalah ini dengan me-mention akun resmi Kementrian Perhubungan @kemenhub151 dan akun resmi Kementrian Kesehatan @kemenkes_ri.
Dia juga menjeskan bahwa kebijakan atau program sertifikasi vaksin untuk syarat tranportasi dan penerbangan tidak begitu efektif di Indonesia karena disebabkan beberapa hal diantaranya:
1. Dosis vaksin belum merata
2. Vaksinator masih terbatas.
3. Tidak semua orang bisa divaksin karena beberapa kondisi.
4. Pasien post-Covid-19 harus menunggu sekitar 3 bulan terlebih dahulu untuk bisa vaksin.
Parahnya dia juga menuliskan adanya kemungkinan sertifikat palsu bisa banyak muncul apabila kebijakan ini diberlakukan.
“Yang ada banyak yang jual sertifika palsu nanti,” tulisnya lagi.
Untuk itu, dokter yang berusia 30 tahun itu juga memberikan saran jika ingin membuat sertifikat vaksin sebagai syarat administrasi transportasi dan penerbangan, pemerintah harus memperhatikan dosis vaksin yang merata terlebih dahulu.
Baca Juga: Satgas Dukung Penggunaan Obat Tradisional untuk Penyembuhan Pasien Covid-19 dengan Syarat
Selanjutnya pemerintah juga harus mecarikan solusi bagi mereka yang tidak bisa divaksin.
Jangan lupakan juga solusi untuk pasien yang baru saja sembuh dari Covid-19.
Sampai sini dia mengeluarkan komentar untuk pemerintah agar tidak membuat kebijakan secara instan.
“Jangan biasakan baut kebijakan instan, Ini kesehtan bukan makanan,” tulis dr. Tirta tegas.
Terakhir dia juga meminta agar tidak untuk dijadikan bandingan dengan negara Inggris yang juga lakukan kebijakan ini. Sebab dia menerangkan Indonesia dan Inggris tentunya berada dalam kondisi yang sangat berbeda.
“Kalo di Inggris enak, vaksin emang syarat, tapi ada prosedur , kalo belum vaksin, bisa vaksin d tempat . Dosis cukup. Data pun udah bagu, ga pake fotokopi2 an,” pungkas dr. Tirta.*** (David Wardana Saputra/JOB)
