Network
“Kita lihat rumah-rumah sakit sudah penuh, obatan-obatan dan oksigen sempat diperebutkan. Bayangkan jika tak ada PPKM Darurat, maka orang yang terpapar virus Corona diprediksi makin membludak. Jangan sampai infrastruktur kita kolaps,” sambung Gobel.
Menurutnya, penerapan PPKM Darurat adalah bagian dari upaya mengerem laju penyebaran virus Corona. Kebijakan yang pasti berdampak pada sisi ekonomi itu akan dirasakan berat oleh para pelaku UMKM, masyarakat miskin dan masyarakat rentan.
Baca Juga: Hal Penting yang Harus Diketahui Tentang PPKM Level 4 Kota Bandung
"Regulasi PPKM Darurat memang sudah rinci dan baik, tapi ventilator pengamanan tetap dibutuhkan, khususnya terhadap para pedagang kaki lima," papar Gobel.
Dalam hal itu, pemerintah perlu memperkuat Permodalan Nasional Madani (PNM) yang selama ini bergerak di sektor ekonomi mikro dengan melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM agar lebih aktif menjemput bola.
“Jika kita menjaga agar yang besar jangan runtuh, maka yang mikro tidak boleh roboh. Mereka ini local investor. Jadi perlu pendekatan korporasi terhadap mereka. Karena mereka sebenarnya korporasi juga,” ujarnya.
Gobel mengingatkan pemerintah agar menyediakan bantuan-bantuan sosial untuk para pelaku UMKM. Pada saat bersamaan, pemerintah harus menyisir lapangan dengan baik, sehingga sektor informal yang menyerap begitu banyak tenaga kerja tidak tumbang. Intinya, pemerintah harus juga menimbang batas-batas kemanusiaan. "Kuncinya adalah konsistensi, transparansi, dan kemanusiaan,” pungkas Gobel.***
