Network
MAPAY BANDUNG - Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo menegaskan tidak boleh ada perbedaan narasi dari satu pun pejabat pemerintah terkait larangan mudik Lebaran 2021.
Ia menekankan, semua narasi larangan mudik yang disampaikan ke publik harus sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo. Keputusan larangan mudik pun harus diikuti semua pihak termasuk pejabat.
"Tidak boleh ada satupun pejabat pemerintah yang berbeda narasinya," ungkap Doni dikutip Mapay Bandung di laman resmi BNPB, Jumat 7 Mei 2021.
Baca Juga: Mudik Lokal Tetap Dilarang ! Begini Penjelasan Lengkap dari Satgas Covid-19
Peraturan larangan mudik dikeluarkan demi menekan angka kenaikan kasus positif Covid-19. Diperlukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat agar mereka benar-benar memahami bahaya mudik di tengah pandemi.
Oleh karena itu ia berpesan lebih baik dianggap cerewet daripada korban Covid-19 berderet-deret terus bertambah setiap harinya.
"Kita harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat setiap jam, setiap menit, setiap saat. Lebih baik dianggap cerewet daripada korban Covid-19 berderet-deret," tuturnya.
Baca Juga: Hari Pertama Larangan Mudik, Polisi Putar Balik 414 Kendaraan di Bandung
Baca Juga: Mudik Dilarang Tapi 414 Ribu Kendaraan Sudah Tinggalkan Jabotabek
Berkaca dari tahun sebelumnya, data menunjukkan angka positif harian naik pada setiap momen Hari Raya besar di Indonesia. Contohnya pada Hari Raya Idul Fitri tahun lalu yang jatuh pada tanggal 23 Mei 2020, angka kasus positif naik sebanyak 949 orang. Dua minggu pascalebaran 2020, tercatat 1.000 kasus harian pertama di tanah air. Hal yang sama juga terjadi pascalibur panjang Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
