MAPAY BANDUNG – Ridi Ferdiana, pakar Teknologi Informasi (IT) Universitas Gadjah Mada (UGM) menyarankan tim khusus yang dibentuk Presiden Joko Widodo untuk lebih fokus memperkuat keamanan data ketimbang menghadapi hacker Bjorka.
Tim khusus ini dibentuk usai hacker Bjorka mengaku bertanggung jawab telah meretas korespondensi milik Presiden Jokowi termasuk surat dari BIN.
Atas dasar itulah, pemerintah membentuk tim khusus yang terdiri dari Kominfo, BSSN, BIN, dan Polri untuk menghadapi keberadaan hacker Bjorka serta ancaman lain.
Baca Juga: Terkuak! Bukan Cuma Identitas, Polisi dan BIN Sebut Sudah Tahu Persis Lokasi Bjorka Berada
"Bjorka saat ini sudah dipastikan menyebarkan data tetapi belum tentu 'hacker'-nya (dia) yang bersangkutan,” kata Ridi Ferdiana sebagaimana dikutip MapayBandung.com dari ANTARA pada Rabu 14 September 2022.
Ridi menyebut jika data yang dijual hacker Bjorka memang dapat diakses pada deep web.
Namun demikian, daripada mencari atau melacak Bjorka, tim khusus sebaiknya berfokus memperkuat keamanan data kedepannya.
Selain itu disarankan pada tim khusus untuk lebih gencar melakukan edukasi pada masyarakat dan institusi pemerintah untuk memiliki budaya penyimpanan data secara aman.
Baca Juga: Catat! Ini Lokasi Penukaran Tiket Persib vs Barito Putera
Dosen Departemen Teknik Elektro dan TI Fakultas Teknik UGM tersebut menambahkan jika sistem perlindungan data tidak selamanya mampu menangkal serangan siber seperti yang dilakukan hacker Bjorka saat ini.
Menurutnya, sistem keamanan harus dilakukan pembaruan seiring pesatnya perkembangan teknologi dari hari ke hari.
"Sistem perlindungan data di sistem manapun tidak akan tahan peluru di lekang zaman,” ujarnya.
“Artinya aman kemarin bukan berarti aman hari ini," imbuhnya.
Selain mempercepat pengamanan data, Ridi menyarankan pada pemerintah untuk segera memberikan prioritas pada ekosistem yang mendukung perilaku dan budaya siber yang aman.
Menurutnya, teror berupa peretasan data seperti yang dilakukan hacker Bjorka mesti diwaspadai oleh pemerintah, semua institusi, hingga seluruh lapisan masyarakat.
"Kita jangan mengabaikan terhadap situasi keamanan data, kita juga harus mulai tidak menganggap remeh hal-hal kecil terkait keamanan,” ujarnya.
“Sebagai contoh menyebarkan tautan dokumen berupa data pribadi di media sosial, padahal hal tersebut mudah dieksploitasi pelaku-pelaku kejahatan siber," pungkasnya.***