Konsumen Pertalite Dan Biosolar Wajib Pakai My Pertamina Mulai 1 Juli 2022, Begini Kata DPR RI

28 Juni 2022, 18:15 WIB
Anggota DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah menanggapi kebijakan pembelian pertalite dan biosolar via aplikasi MyPertamina. /Dokumentasi Pertamina

MAPAY BANDUNG - Pemerintah berencana melakukan ujicoba penggunaan aplikasi MyPertamina, bagi konsumsen BBM jenis Pertalite dan Biosolar mulai 1 Juli nanti. Meski begitu, sejumlah catatan penting menjadi sorotan.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah mengatakan, upaya pemerintah dalam mengendalikan sasaran penerima subsidi bbm perlu mendapat apresiasi. Meski demikian, ia memberikan sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan Pemerintah.

"Hanya ada beberapa catatan, bahwa masyarakat miskin terkendala dengan kepemilikan gadget sebagai sarana aplikasi My Pertamina. Perlu juga diberi kemudahan dengan sarana yg lebih terjangkau," jelas Najib saat dihubungi, Selasa 28 Juni 2022.

Baca Juga: CATAT! Daftar Wilayah di Jabar yang Mulai Gunakan Aplikasi MyPertamina untuk Beli Pertalite dan Solar

Najib menambahkan, masyarakat yang menjadi sasaran subsidi BBM namun tidak memiliki perangkat pengakses aplikasi My Pertamina, harus dipikirkan jalan keluarnya. Belum lagi, tidak semua gadget memenuhi spesifikasi aplikasi tersebut.

"Artinya bagaimana dengan masyarakat pengguna yang berhak mendapatkan subsidi tersebut apabila tidak memiliki gadget, perlu dipikirkan juga. Intinya, jangan bebani masyarakat dg sesuatu yg memberatkan," tandas Najib.

Berkenaan dengan kekhawatiran keamanan data masyarakat dalam aplikasi My Pertamina, Najib pun tidak menepis kekhawatiran tersebut. Menurutnya, perihal ini Pemerintah memang kerap kali bermasalah.

Baca Juga: Beli Pertalite dan Solar, Mulai 1 Juli 2022 Harus via Aplikasi MyPertamina, Begini Caranya

Baca Juga: Gampang, Inilah 4 Cara Membedakan Burung Perkutut Berkhodam atau Tidak, Kelihatan Jelas dengan Cara Ini

"Belum dengan hal kaitan keamanan data yang sampai hari ini masih sering menjadi masalah,
pemalsuan data dan sebagainya. Ini penting dan harus jadi perhatian serius," ujarnya.

Dengan kata lain, lanjut Najib, kebijakan Pemerintah berkenaan dengan subsidi bagi masyarakat agar tepat sasaran merupakan hal yang penting.

"Mengendalikan subsidi agar tepat sasaran itu penting, tapi tidak lantas membebani masyarakat. Buatlah kebijakan yang efektif dan efisien," pungkas Najib.***

Editor: Asep Yusuf Anshori

Tags

Terkini

Terpopuler