Network
MAPAY BANDUNG - Belakangan pak ogah atau pengatur jalan tak resmi wilayah Bandung Raya mulai bermunculan. Fenomena sosial ini pun menuai pro dan kontra di masyarakat.
Beberapa warga Bandung mengaku kesal dengan kehadiran pak ogah. Bukan tanpa alasan, mereka yang tak nyaman dengan kehadiran pak ogah itu akibat para pengatur jalan tak resmi kerap membuat kemacetan.
Sementara itu beberapa warga lain merasa terbantu dengan hadirnya pak ogah. Warga yang terbantu itu menyebut kehadiran pak ogah dapat memudahkan perjalanan pengendara tertentu.
Menanggapi polemik tersebut, pengamat tranportasi dari ITB, Sony Sulaksono Wibowo angkat bicara. Ia menyarankan sebuah solusi agar kehadiran pak ogah tak mengganggu lalu lintas.
Baca Juga: Setelah Balur Jangan Lupa Bilas! Tips dr. Zaidul Akbar Biar Uban dan Rontok di Rambut Hitam Hilang
Saat on air di Radio PRFM Bandung, pada Selasa 4 Juli 2023, Sony menyatakan pak ogah yang ada di Bandung Raya harus mendapat pembinaan dari aparat kewilayahan setempat.
Selain itu, Sony menilai peran kepolisian sebagai pengayom masyarakat pun harus ada guna memberikan pemahaman pada pak ogah di jalanan.
"Pak ogah harus dibina oleh pemerintah terkecil di sana, diserahkan ke kelurahan atau kecamatan, jadi seperti binmas, dari sisi ilmu, polisi yang harus turun," tuturnya.
Hal itu disampaikan Sony melihat pak ogah merupakan fenomena sosial yang sudah mengakar di Kota Bandung.
Baca Juga: Bandung Raya Segera Punya Jalur Khusus Bus, 20 Rute Perjalanan BRT Disiapkan
"Saat itu belum sedominan sekarang. Saat itu jadi mata pencaharian, bisa menghidupi keluarga. Tapi sekarang bukan begitu lagi," ujar Sony.
Dengan hadirnya aparat kewilayahan dan kepolisian untuk membina pak ogah, Sony menilai dapat memberikan dampak yang cukup positif.
"Di banyak tempat, tidak semua persimpangan bisa ditangani petugas kepolisian, personel sangat sedikit nggak mungkin jaga semua simpang," terangnya.
Baca Juga: Retribusi Diprediksi Naik 1.000 Persen, Pemkot Kaji Kebijakan Parkir Berlangganan
Pak ogah juga akan lebih baik apabila dibina agar tidak menjadi aksi premanisme. Terlebih lagi, mereka yang memprioritaskan pengendara yang bayar, ketimbang pengaturan lalu-lintas.
"Kalau sudah dibina, sewajarnya, jadi tidak memprioritaskan yang bayar, tapi prioritaskan yang mengatur," ungkapnya.***
