Network
"Ini bertujuan untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara sekaligus mendukung terwujudnya basis data penduduk yang akurat," katanya.
Selain itu, tertibnya administrasi kependudukan dapat dipakai warga binaan untuk mengakses berbagai layanan dasar di Kota Bandung.
"Kota Bandung telah menerapkan UHC, setiap warga yang punya KTP kota Bandung berobat gratis," katanya.
"Bagi warga KTP Bandung berhak mendapatkan pendidikan di kota Bandung. Bagi yang rawan melanjutkan pendidikan, itu gratis. Maka administrasi kependudukan sangat penting," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, R. Andika Dwi Prasetya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Wali Kota Bandung yang peduli terhadap hak dasar warga binaan.
Baca Juga: Luar Krispi Dalam Lumer, Resep Kroket Belanda Ini Bisa Dijadikan Camilan Buka Puasa
"Saya ucapkan apresiasi dan terima kasih karena telah membantu tugas dan fungsi kami memberikan pelayanan kepada warga binaan," ungkapnya.
Ia berharap, kolaborasi dengan Pemkot Bandunh terus berkelanjutan terutama untuk pemenuhan hak akan administrasi kependudukan setiap warga masyarakat.
Saat ini, kata dia ada 3.000 warga binaan yang perlu diperhatikan haknya untuk mengaksesnya berbagai fasilitas kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.
