Network
"Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk keberhasilan pemilu adalah tingkat partisipasi masyarakat. Ini butuh kerja sama dalam sosialisasi untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih," ungkapnya.
Baca Juga: Ingin Buka Donasi Dana dan Barang? Berikut 12 Syarat Permohonan Izin Sumbangan di Kota Bandung
Ia juga mengimbau agar masyarakat selalu memverifikasi informasi apapun terkait pemilu. Dengan begitu, proses pemilu bisa berjalan demokratis.
"Jika semua elemen yang terlibat di dalamnya bisa menjalankan fungsi dengan baik. Semoga para petugas juga bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi karena tugas yang dihadapi semakin berat," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Bandung, Suharti mengatakan, berkaca dari pengalaman 2019, banyak petugas yang jatuh sakit. Sehingga pada tim ad hoc pemilu ini terdapat syarat kesehatan tambahan.
"Harus juga cantumkan hasil tes kolesterol, gula darah, dan tekanan darah. Dari 150 orang yang terpilih ini semuanya sudah memenuhi persyaratan yang ada," tutur Suharti.
Baca Juga: Kasusnya Damai, Satpam yang Pukul Pengunjung di Masjid Raya Al Jabbar Berakhir Dimutasi
Agenda pertama para PPK adalah berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan aparat kewilayahan. Sebab, menurut Suharti, ke depan akan ada pemutakhiran data pemilih dan verifikasi faktual calon anggota DPRD.
"Data pemilih akan kita lakukan di awal februari. Kita akan bentuk petugas pemutahiran data pemilih (pantarlih) dan masa kerjanya akan dimulai 4 Februari hingga 15 Maret 2023," ucapnya.
Jika masyarakat menemukan pelanggaran PPK, harap segera melaporkan ke KPU atau Bawaslu melalui divisi hukum.
