Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Jawa Barat, Agus Dikdik mengatakan, masyarakat seharusnya bisa ikut serta menyukseskan program transportasi massal seperti TMP. Karena program seperti ini bisa meningkatkan pelayanan bagi pengguna transportasi umum, sambil terus mencari solusi terbaik untuk angkutan umum existing
"Karena ini program Kemenhub di beberapa kota di Indonesia untuk peningkatan angkutan umum, Jawa Barat harus berusaha mendukung agar masyarakat dapat pelayanan yang makin baik," kata Agus saat dihubungi.
Sebelumnya, Kepala Dishub Jabar, A. Koswara Hanafi menjelaskan, Kota Bandung menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Perhubungan dengan sistem buy the service (BTS) selama tiga tahun.
Baca Juga: 7 Mitos Burung Merpati Menang Lomba dan Bawa Hoki, Nomor 4 ‘Brutu’ Bercabang
"BTS ini polanya membayar layanan. Ada yang hitungnya per kilometer berapa rupiah. Mau ada penumpang atau tidak, tetap akan dibayar. Sehingga, penumpang tidak perlu bayar. Bulan ini sudah berjalan di lima koridor," kata Koswara ditemui di Balaikota Bandung beberapa waktu lalu.
Lima jalur koridor ini antara lain, Alun-alun-Padalarang. Kemudian, BEC-Baleendah. Lalu, Dipatiukur-Jatinangor. Selanjutnya ada Leuwipanjang-Dago. Terakhir, Leuwipanjang-Soreang.
"Setelah tiga tahun ini selesai skema BTS, pemerintah daerah harus ambil alih kelolanya, sehingga perlu dibentuk siapa saja yang akan mengelolanya," ujarnya.
Baca Juga: Dosa Segunung Bakal Allah Ampuni, Baca Ini Saat Adzan Berkumandang Kata Syekh Ali Jaber
Dalam satu jalur koridor, Koswara mengatakan, rata-rata bisa terdapat lima armada bus. Namun, semua akan disesuaikan dengan volume penumpang rata-rata di setiap titik koridor.
Perihal transportasi baru ini, Koswara mengakui, jika ada pihak yang kontra dengan konsep ini. Untuk meminimalisasi konflik yang terjadi, ia menambahkan, perlu dibuatkan strategi penanganan yang lebih spesifik.