DIPATIUKUR, MAPAYBANDUNG.COM - Sebagai institusi demokrasi, Pemilu 2024 tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya menjadi hanya sekadar prosedur memilih pemimpin.
Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof Ganjar Kurnia mengatakan, demokrasi harus dikembalikan pada jatidirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakkan aturan main yang adil dan transparan.
Baca Juga: Anies Baswedan Akui Senang Atas Sikap UGM, UII dan UI yang Suarakan Demokrasi Jelang Pemilu
Kemudian dapat membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik, untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara.
"Mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah," kata Prof Ganjar, dikutip MapayBandung.com dari ANTARA, Minggu 4 Februari 2024.
Baca Juga: Kemarin, Gibran Rakabuming Raka Motoran Keliling Kota Bandung Bareng Ridwan Kamil
"Praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elit akan berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang menjadi tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945," katanya.
Diberitakan sebelumnya, para akademisi dari Unpad menyerukan agar masyarakat dapat memilih Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada Pemilu 2024 bukan atas dasar politik uang atau intimidasi, melaikan atas dasar kesadaran dan keyakinan.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Kampanye di 3 Wilayah Waktu WIB, WITA dan WIT di Hari yang Sama
Prof Ganjar Kurnia menjelaskan, hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kaum intelektual civitas akademika Universitas Padjadjaran.
"Bersama-sama dengan seluruh masyarakat menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024 agar kondusif, aman, dan bermartabat serta mengawal hasil penyelenggaraan Pemilu 2024 sampai terbentuknya pemerintahan baru sebagai perwujudan kedaulatan rakyat," ucap Ganjar.
Seruan tersebut disampaikan olehnya saat para akademisi Unpad itu menyampaikan tujuh poin terkait seruan 'Penyelamatan Negara Hukum Yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat'.
Pada poin-poin tersebut, dia mengatakan, pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945. Sebab hukum tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten.***