Anggota DPR Nilai Hilirisasi SDA Banyak Rugikan Negara dan Rusak Lingkungan Hidup

- 29 Desember 2023, 15:00 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. /dpr.go.id

MAPAY BANDUNG - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengkritik keras pelaksanaan program hilirisasi sumber daya alam (SDA) yang dijalankan Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia menilai, hilirisasi yang dijalankan Jokowi lebih banyak merugikan negara dan merusak lingkungan hidup.

"Kasus ledakan smelter PT. ITTS di Kawasan IMIP yang sampai hari ini mencapai 18 orang korban tewas adalah kasus terbesar dalam sejarah pengoperasian smelter nasional. Kalau tidak ada tindakan korektif dari Pemerintah kita khawatir, smelter ini akan menjadi mesin pembunuh para pekerja kita," ujar Mulyanto dilansir laman resmi DPR RI, Jumat 29 Desember 2023.

Baca Juga: Turun Drastis! Update Harga Emas Antam Bandung Hari Ini Jumat 29 Desember 2023

Berdasarkan kasus tersebut, lanjut Pak Mul, begitu ia biasa disapa, saat ini industri smelter wajib diaudit total untuk menjamin keselamatan pekerjanya. Selain itu, ke depan pemerintah harus mengkaji ulang program hilirisasi mineral yang digencarkan Presiden Jokowi tersebut.

"Memang nilai ekspornya tinggi, tetapi keuntungan yang diperoleh sebagian besar masuk ke negara asal investor bukan menjadi penerimaan negara kita. Sudah banyak kritik yang diberikan berbagai pihak terhadap program hilirisasi ini namun kurang direspons dengan baik oleh pihak Pemerintah. Yang sering muncul hanyalah pembelaan," ungkapnya.

Menurut Politisi dari Fraksi PKS ini, sampai hari ini industri smelter mendapat banyak keuntungan, mulai dari harga bijih ore yang murah, tax holiday, kemudahan mendatangkan peralatan dan mesin, Tenaga Kerja Asing (TKA), sumber energi yang kotor.

Baca Juga: BMKG Ingatkan Warga Waspada Hujan Disertai Petir Melanda Jabar di Sore dan Malam Saat Tahun Baru

Termasuk produk nikel yang bernilai tambah rendah berupa NPI (nickel pig iron) dan Feronikel dengan kandungan nikel kurang dari 10 persen, bebas bea ekspor, dan lain-lain.

Halaman:

Editor: Rian Firmansyah

Sumber: DPR RI


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x