Network
MAPAY BANDUNG - Dalam beberapa hari kebelakang, masyarakat tanah air dihebohkan dengan wacana aturan baru terkait sistem gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)/PNS.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, memberikan usulan soal gaji PNS yang akan direformasi menggunakan skema single salary.
Bahkan, skema single salary saat ini sedang diuji coba di dua instansi pemerintahan yakni di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Baca Juga: Ketua MPR Bamsoet Dukung Sistem Gaji Single Salary Bagi PNS: Bisa Hindari Rangkap Jabatan
Kebijakan single salary ini nantinya membuat PNS hanya akan mendapatkan satu jenis penghasilan saja.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, diketahui akan mengevaluasi pilot project pemberlakuan single salary di dua instansi tersebut.
“Baru exercise kemarin soal single salary, baru di level KPK dan di PPATK, kita lihat modelnya," kata Abdullah Azwar Anas, dikutip MapayBandung.com dari ANTARA, Kamis 14 September 2023.
Baca Juga: Tunjangan PNS Bakal Dihapus dan Diganti Pakai Single Salary, Begini Penjelasannya
"Karena ini nanti ini juga ada komplain orang yang kerja dengan yang nggak kerja kok salary-nya sama. Nah, itulah yang jadi hitungan evaluasi kita,” katanya.
Azwar mengatakan, di instansi lain saat ini tunjangan kinerja masih menjadi prioritas untuk membedakan pegawai yang bekerja dan yang tidak bekerja.
Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendukung usulan sistem gaji tunggal atau single salary bagi aparatur sipil negara (ASN)/PNS.
Baca Juga: Apa Itu Single Salary? Kenali Sistem Gaji Baru yang Bakal Diterapkan Pemerintah Bagi PNS
Menurut Bamsoet, sistem single salary dapat menghindari PNS rangkap jabatan, yang bisa menimbulkan konflik kepentingan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan.
"Penerapan single salary dapat menghindarkan rangkap jabatan ASN, khususnya yang sudah di posisi eselon 1 (dan) menjadi komisaris di berbagai BUMN, sebagaimana yang saat ini lazim terjadi di berbagai kementerian dan lembaga," ucap Bamsoet.
"Bahkan, di Kementerian Keuangan, banyak pejabat ASN yang rangkap jabatan sebagai komisaris di berbagai BUMN," ucapnya.***
____________________________________
Ikuti berita terbaru lainnya dengan mengikuti artikel MapayBandung.com selengkapnya di Google News, KLIK DI SINI.
