Network
MAPAY BANDUNG - Pemerintah terus menggencarkan program vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat. Vaksinasi ini dilakukan untuk mempercepat kekebalan kelompok atau herd immunity.
Namun demikian, Ketua DPR RI Maharani meminta pemerintah untuk mencegah potensi terjadinya kebocoran data pribadi warga saat pelaksanakan vaksinasi Covid-19.
Menurutnya, segala prosedur teknis vaksinasi yang berpotensi menjadi celah bagi kebocoran data pribadi warga negara harus dicegah.
Baca Juga: Masih Fokus Tangani Lonjakan Covid-19, Indonesia Kini Harus Waspadai Ancaman Hepatitis
"Jangan sampai fotokopi e-KTP, sebagai syarat vaksinasi bocor dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Rabu 28 Juli 2021.
Baca Juga: Rayakan Anniversary Penikahan ke-25 Tahun, Sandiaga Uno Unggah Foto Kenangan Bersama Istri
Menurut Puan, jika yang dibutuhkan dari e-KTP warga, hanyalah validasi data pribadi sebagai calon peserta vaksinasi, seharusnya warga hanya diminta menunjukkan e-KTP asli saja.
“Petugas di lapangan kan tinggal memasukkan data pribadi dari e-KTP asli warga ke Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19. Kalau terverifikasi berarti datanya valid dan boleh divaksin,” lanjutnya.
Baca Juga: Ketua MUI Lubahanbatu Utara Dibunuh Orang Tak Dikenal, Polisi : Pelaku Sudah Ditangkap
Oleh karena itu, Puan meminta para penyelenggara vaksinasi di lapangan tidak mempersulit warga calon peserta vaksinasi untuk menyediakan syarat fotokopi e-KTP. Terlebih dalam pentunjuk teknis yang dikeluarkan Kemenkes juga tidak mensyaratkan butki fisik tersebut.
