BRAGA, MAPAY BANDUNG - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan jika pemerintah saat ini memiliki persediaan beras yang cukup melimpah saat memasuki bulan puasa dan Idul Fitri 2024.
Ia pun berharap agar asyarakat tidak melakukan ‘panic buying’ karena saat ini stok beras tidaklah langka dan harga mulai terkendali. Pernyataan tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan di Pasar Bulu, Semarang, Jawa Tengah.
Mengutip dari laman ANTARA, pemerintah tengah mengumpulkan stok beras sebanyak 1,4 juta ton. Namun, jumlah ini akan bertambah dengan masuknya beras impor sehingga totalnya akan mencapai 2 juta ton.
Stok beras ini merupakan bagian dari Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola oleh Perum Bulog.
Untuk memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat, pemerintah menetapkan harga beras SPHP di zona-zona tertentu.
Harga yang ditetapkan adalah Rp10.900 per kilogram untuk zona 1, Rp11.500 per kilogram untuk zona 2, dan Rp11.800 per kilogram untuk zona 3.
Baca Juga: Pemkot Bandung Gelar Operasi Pasar, Warga Dapat Beras Rp10.600 per Kilogram
Beras SPHP ini tersedia di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, serta di beberapa pemerintah daerah.
Zulhas menegaskan bahwa stok beras untuk program SPHP tidak mengalami kelangkaan. Namun, Ia juga mengakui bahwa harga beras premium mengalami kenaikan karena ketersediaannya yang terbatas.
Sementara itu Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi menegaskan kesiapannya untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat Indonesia menjelang bulan puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah.
Baca Juga: Bey Machmudin Pastikan Petugas KPPS Pemilu 2024 Meninggal Dapat Santunan dari KPU
Menurutnya, Bulog memiliki stok beras yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Bayu menekankan bahwa Bulog secara rutin mendistribusikan beras ke berbagai saluran distribusi, baik untuk Program Bantuan Pangan Beras maupun untuk SPHP, guna memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat.
Saat ini, stok beras Bulog mencapai 1,2 juta ton, yang akan terus dipertahankan dan dikelola dengan baik oleh pemerintah.***