BRAGA, MAPAY BANDUNG - Viral film Dirty Vote menjadi trending topik di seluruh media sosial saat ini.
Selain membahas dinasti politik, pembagian bansos dan jelang Pemilu, satu diantara topik menarik yang menjadi bahasan adalah Pork Barrel Politic atau Politik Gentok Babi.
Film Dirty Vote mengungkap Jokowi tengah melakukan politik gentong babi yang diduga tengah dilakukan menjelang Pemilu 2024. Lantas apa itu Pork Barrel Politic atau Politik Gentok Babi?
Mengutip dari laman Dignity Indonesia, Pork Barrel atau politik gentong babi merujuk pada praktek politik distribusi sumber daya seperti anggaran dalam bentuk hibah kepada daerah pemilihan atau daerah tertentu oleh elit politik.
Biasanya, politik gentong babi cenderung mengedepankan kebijakan-kebijakan populis yang seringkali mengabaikan prinsip-prinsip manfaat dari suatu kebijakan.
Dengan memanfaatkan program-program populis ini, elit politik dapat membangun hubungan emosional dan jaringan politik yang efektif dengan masyarakat.
Akibatnya, masyarakat kemudian dapat memiliki persepsi bahwa pihak elit yang berkuasa telah berhasil menghasilkan kebijakan populis yang dapat memenuhi keinginan pemilih.
Baca Juga: Disinggung Film Dirty Vote, Inilah Daftar Bansos yang Ditebar Pemerintah Jokowi di Tahun 2024
Praktek politik gentong babi juga dapat menciptakan personalisasi terhadap barang publik, dengan membuat seolah-olah elit politik adalah pihak yang sangat memperhatikan kepentingan rakyatnya.
Namun di balik itu semua, terdapat motif politis yang mendasari untuk menjaga loyalitas dan eksistensi elit politik.
Pihak yang paling diuntungkan dari politik gentong babi adalah para petahana yang memiliki kekuasaan untuk mengelola sumber daya publik. Terutama menjelang pemilihan umum, aktor politik cenderung berupaya mengarahkan kebijakan demi memperoleh dukungan dari masyarakat di daerah pemilihan mereka.
Namun, dalam konteks politik pemilihan kepala daerah, pihak yang mencoba menantang petahanan dalam beberapa kondisi juga dapat menggunakan program-program seperti bantuan langsung tunai untuk menarik pemilih ke arahnya.
Dalam kajian ekonomi kebijakan, fenomena yang berkaitan dengan kepentingan politik dikenal dengan istilah "political budget cycle" atau "political business cycle", di mana kebijakan ekonomi tidak dilaksanakan berdasarkan pertimbangan ekonomi yang rasional, melainkan dipengaruhi oleh pertimbangan politik elektoral.
Memberikan janji-janji dan menyebarkan program-program populis tanpa pertimbangan yang matang dan target yang jelas, terutama ketika melakukan blusukan, bertujuan untuk meningkatkan elektabilitas tanpa memperhatikan dampak nyata bagi masyarakat dapat merugikan masyarakat pada akhirnya.
Meskipun politik gentong babi dapat dianggap sah secara hukum, namun secara moralitas dapat dipertanyakan.
Kesadaran masyarakat tentang fenomena ini akan membantu memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar memperhatikan kepentingan publik secara jelas dan transparan.***