MAPAY BANDUNG - Pemerintah menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di pulau Jawa-Bali serta 15 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali pada 3 sampai 20 Juli 2021.
Hal itu dilakukan mengingat penyebaran corona saat ini mengalami lonjakan yang luar biasa di Tanah Air. PPKM dimaksudkan untuk membatasi aktivitas warga.
Namun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Panjaitan, menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia terkait PPKM ini.
Dia mengakui bahwa pelaksanaan program tersebut belum berjalan optimal.
"Sebagai Koordinator PPKM Jawa dan Bali dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam PPKM Jawa dan Bali ini belum optimal," kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta pada Sabtu 17 Juli 2021.
Baca Juga: Terbaru! 20 Daerah di Jabar Masuk Zona Merah, 7 Lainnya Zona Oranye, Berikut Rinciannya
Luhut berjanji bersama jajaran terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan penyebaran corona varian delta dapat diturunkan.
"Saya bersama jajaran dan menteri kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan penyebaran varian delta ini dapat diturunkan dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dapat terlaksana," ungkap Luhut.
Menurut Luhut, Indonesia tidak akan bisa menyelesaikan pandemi Covid-19 ini terutama untuk varian delta dengan hanya menambah fasilitas kesehatan.
Akan tetapi, menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan vaksinasi adalah solusi permanen dalam menghadapi Covid-19.
"Menghadapi varian delta ini tidak bisa hanya dengan menambah rumah sakit, dokter dan perawat, itu hanya sementara. Meski kami bekerja keras untuk menambah fasilitas itu, tapi sebenarnya hanya solusi sementara," katanya.
Baca Juga: Mohon Doanya, Mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan Positif Corona
"Solusi permanen adalah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan mempercepat program vaksinasi yang presiden perintahkan berkali-kali dan mengecek berkali-kali agar tercipta herd immunity (kekebalan kelompok)," jelas Luhut.
Ia pun memohon dengan sangat agar seluruh komponen masyarakat memenuhi protokol kesehatan dan ketentuan selama periode PPKM Darurat dan mengikuti program vaksinasi.
"Jumlah vaksinasi juga meningkat secara signifikan dan kita targetkan vaksinasi meningkat 1,5 juta per hari pada bulan depan," ungkap Luhut.
Luhut juga menyebut Presiden Jokowi memberi penekanan kepada para menteri agar memastikan berbagai program bantuan sosial dapat diterima masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang berhak.
"Saat ini kami sedang mengevaluasi apakan PPKM Darurat butuh perpanjangan lebih lanjut, kami akan lapor ke Bapak Presiden dan saya kira dalam 2-3 hari ke depan kita akan mengumumkan secara resmi," tambah Luhut.
Baca Juga: Membaca Niat Puasa Tarwiyah Bisa Dilakukan Siang Hari, Begini Bacaan Lafal Arab, Latin dan Artinya
Setidaknya ada 2 indikator yang digunakan untuk memastikan apakah PPKM Darurat akan diperpanjang atau tidak.
"Yaitu jika penambahan kasus konfirmasi dan 'bed occupancy rate' makin baik dan kebetulan 2 hari terakhir mulai membaik maka kami akan masuk ke fase relaksasi berikutnya," ungkap Luhut.
Luhut menyebut sudah ada penurunan mobilitas dan aktivitas sudah cukup baik.
"Dan dari kasusnya sudah 'flattening' atau menurun seperti DKI Jakarta dan akan mulai menurun dalam 1 minggu ke depan walau masih akan naik dalam 2-3 hari ke depan tapi kalau kita semua konsisten, akhir Juli posisi kita semakin baik," tandasnya.***