Network
MAPAY BANDUNG - Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) mencatat pada periode 2004 hingga 2020, kasus korupsi di Jawa Barat menjadi yang terbanyak di Indonesia.
Bahkan, Ketua KPK, Firli Bahuri menyampaikan kasus korupsi di Jawa Barat pada periode tersebut mencapai 101 kasus.
Dari jumlah itu, menurut Firli, modus yang paling banyak dilakukan antara lain pemerasan, gratifikasi dan penyuapan.
"Dari sepuluh besar kasus korupsi di daerah yang ditangani KPK, Jawa Barat di peringkat satu dengan jumlah 101 kasus," tegas Firli di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu 8 September 2021.
Baca Juga: Baim Wong Lega, Sindikat Penipu yang Ngaku-ngaku Dirinya Tertangkap
Untuk itu, guna menekan tindak pidana korupsi di daerah Jawa Barat, DPRD diminta untuk mewaspadai titik rawan korupsi, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terkait penganggaran.
"Ada empat tahapan dalam tugas dewan terkait penganggaran. Dari empat tahapan tersebut, semua rawan korupsi. Mulai dari penyusunan, persetujuan dan pengesahan ada kerawanan. Pelaksanaannya juga ada, terakhir pengawasannya ada kerawanan juga," jelasnya.
"Perlu diingat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD, eksekutif dan legislatif merupakan mitra. Bukan saling berkompetisi," tambahnya.
Baca Juga: Karyawan Tuntut Perum DAMRI Bayar Gaji Selama 5 Bulan, Manajemen Langsung Klarifikasi
