Pemkab Garut Targetkan Tak Ada Lagi ODGJ yang Dipasung

- 26 Februari 2021, 08:31 WIB
Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman menghadiri kegiatan skrining dan evakuasi ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Garut di Klinik Atma, Desa Cimurah, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut.
Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman menghadiri kegiatan skrining dan evakuasi ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Garut di Klinik Atma, Desa Cimurah, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. /Humas Pemda Garut/

MAPAY BANDUNG - Di Kabupaten Garut masih cukup banyak orang dengan gangguan jiw (ODGJ), dan tak sedikit di antaranya mereka dipasung oleh keluarga dan kerabatnya karena keterbatasan ekonomi.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menargetkan di Garut tak adalagi ODGJ yang dipasung.

“Target kita adalah angka pasung nol, jadi tidak ada lagi orang yang dipasung di Kabupaten Garut makanya harus ada ini segera difungsikan ini mohon bantuan Pak Kasubdis mohon bantuan agar ini bisa lancar karena cita-cita ini adalah bagaimana tidak ada orang yang dipasung karena apapun penyakitnya kita ini harus kita perlakukan secara manusiawi,” kata Wakil Bupati Garut dr. Helmi Budiman dikutip dari laman resmi Pemkab Garut hari ini, Jum'at 26 Februari 2021.

Baca Juga: 120 Ribu Lansia di Kota Bandung akan Divaksin Covid-19, Ini Kriterianya

Helmi menyatakan, banyak ODGJ di Garut datang dari keluarga dengan ekonomi yang kurang.

Oleh karenanya Dinas Kesehatan Kabupaten Garut menyelenggarakan skrining dan evakuasi di Klinik Atma, Desa Cimurah, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Kamis kemarin.

Helmi menyampaikan, kegiatan ini digelar dengan maksud agar bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien ODGJ di Kabupaten Garut terutama bagi ODGJ yang merupakan masyarakat tidak mampu.

Baca Juga: Camat di Garut Diancam Sanksi Jika Kecamatannya Tak Bebas dari BAB Sembarangan

“Sebagaimana kita ketahui bahwa ODGJ itu rata-rata adalah masyarakat yang tidak mampu. Sekali lagi kalau kebijakan pemerintah harus pro kepada kemiskinan, maka ini adalah upaya bagaimana kita mendekatkan pelayanan-pelayanan kita kepada masyarakat tidak mampu,” ucap Helmi.

Halaman:

Editor: Rifki Abdul Fahmi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x