Network
MAPAY BANDUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) ingin daerahnya bebas Open Defecation Free (ODF) atau Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
Hal ini dilakukan Pemkab Garut sebagai langkah yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan diri untuk mengikuti penilaian Kabupaten Sehat Tingkat Jawa Barat.
Demi tercapainya target itu, Bupati Garut, Rudy Gunawan tidak segan akan memberikan sanksi tegas jika dalam kurun waktu 1 tahun camat yang memimpin wilayah kecamatan tidak bisa bebas ODF di tahun 2022 nanti.
Baca Juga: Jumlahnya Masih Kurang, Dishub Akan Tambah Jumlah Lampu PJU di Kota Cimahi
“Saya berharap STBM Sanitasi Total berbasis masyarakat ini saya akan melakukan Punishment terhadap camat dan saya sudah bicara kepala Sekda (Sekretaris Daerah) baru (Nurdin Yana) supaya ini diperhatikan kalau seandainya sampai dengan Hari Ulang Tahun Garut karena pada waktu kemarin ada penilaian, tahun depan kita akan punishment di Ulang Tahun Garut yang ke-208 kalau camat itu tidak bisa meng-ODF-kan setelah dikasih waktu 12 bulan dari mulai hari ini, awas saya akan turunkan menjadi staf biasa,” ujar Rudy dalam keterangan yang dikutip mapaybandung.com dari laman resmi Pemkab Garut hari ini, Kamis 25 Februari 2021.
Saat ini, lanjut Rudy, di Kabupaten Garut baru ada 5 kecamatan yang baru mendeklarasikan bebas ODF dari total 42 kecamatan di Kabupaten Garut.
“ODF itu dilaksanakan secara berjenjang tingkat desa, tingkat kelurahan, baru kecamatannya melakukan deklarasi, kalau desa dan kelurahannya semua telah (bebas) ODF, ini adanya 5 kecamatan dari 42 kecamatan, makan nya saya datang ke sini itu untuk memberikan support kepada Pak Asep (Camat Leuwigoong) yang hari ini adalah hari di mana Kecamatan Leuwigoong adalah kecamatan kelima yang mendeklarasikan semuanya sebagai kecamatan (bebas) ODF, masih ada 37 lagi kecamatan,” ucapnya.
Baca Juga: Demi Meningkatkan Kepatuhan Menggunakan Masker, Pemerintah Bagikan 35 Juta Masker kepada Masyarakat
Sementara itu, Camat Leuwigoong, Asep Suhendar, mengatakan di penghujung tahun 2020 kemarin masih ada 3 desa yang belum mendeklarasikan stop buang air besar sembarangan.
