Network
MAPAY BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, kurikulum mitigasi bencana yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menjadi salah satu rujukan dalam pembahasan revisi Undang-undang (UU) Penanggulangan Bencana.
Ridwan Kamil menyatakan, program Jabar Resilience Culture Province (provinsi tangguh bencana) menjadi rujukan utama revisi Undang-undang Penanggulangan Bencana.
"Komisi VIII (DPR RI) meminta masukan terkait penanganan (pandemi) Covid-19, kebencanan, keagamaan, pemberdayaan perempuan, dan lain-lain. Mereka akan meng-copy dan merujuk juga pada cetak biru Jabar tangguh bencana (dalam pembahasan revisi UU Penanggulangan Bencana)," ucap Ridwan Kamil usai menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin 15 Februari 2021.
Baca Juga: Doni Monardo Sesumbar Indonesia Bebas Corona 17 Agustus 2021
Baca Juga: Pelaku Pemukulan Pacar di Kamar Kos Berhasil Ditangkap, Polisi : Gegara Sering Bohong
Dalam rapat tersebut, Ridwan Kamil menyebut Jabar Resilience Culture Province (JRCP) dinilai bisa menjadi acuan atau syarat lengkap yang harus dimiliki provinsi lain di Indonesia dalam penanggulangan bencana.
Ridwan Kamil menjelaskan, JRCP mendorong budaya tangguh bencana sejak sekolah dasar bagi warga Jabar dengan mengusung lima pilar yaitu pendidikan, pengetahuan kebencanaan, infrastruktur tahan bencana, regulasi dan kebijakan, dan ekologi ketahanan.
"Kebencanaan kami berhubungan dengan air karena Jabar dari tengah ke utara datar pasti banjir, sedangkan tengah ke selatan longsor. Jumlah kebencanaan 1.500-1.800 per tahun," katanya.
Dalam pertemuan ini Ridwan Kamil juga melaporkan bahwa masing-masing daerah di Jabar menginginkan adanya tindakan cepat kedaruratan terutama di daerah yang dilewati aliran sungai.
